Repelita Jakarta - Tim penasihat hukum wakil presiden petahana secara terbuka memaparkan rangkaian berkas autentik riwayat capaian pendidikan kliennya guna menepis spekulasi publik.
ADVERTISEMENT
Langkah transparansi dokumen tersebut ditempuh guna menghentikan polemik perihal legalitas administrasi formil penyetaraan ijazah luar negeri yang belakangan menjadi subjek gugatan tata usaha negara.
Runtunan penjelasan teknis mengenai urutan jenjang pendidikan tersebut disiarkan melalui visual dokumentasi pada kanal YouTube iNews.
Berdasarkan keterangan resmi tim hukum yang dirilis pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 jajaran advokat menunjukkan lampiran dokumen pembuktian perkara.
Kuasa hukum wakil presiden Adil Supatra Akbar menjabarkan urutan riwayat studi formil dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi luar negeri.
Kami ingin membuktikan bahwa ijazah Pak Gibran lengkap dari tingkat SD sampai dengan S1, terang Adil Supatra Akbar kepada jajaran jurnalis.
Ia menuturkan bahwa kliennya menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama di Surakarta sebelum berpindah ke institusi secondary school di Singapura.
Pihaknya memaparkan bahwa terdapat perbedaan struktur kurikulum fungsional durasi kelulusan sekolah menengah antara sistem nasional dengan luar negeri.
Di luar negeri pendidikan menengah itu dikenal dengan secondary dan jangka waktunya hanya 4 tahun, tutur Adil Supatra Akbar menjelaskan.
Lebih lanjut dipaparkan bahwa selepas meraih sertifikat kelayakan formil secondary, studi dilanjutkan menuju tahapan antara pra-universitas.
Jenjang vokasi tersebut diselesaikan lewat skema transfer nilai kredit akademik pada lembaga vokasi MDIS yang bermitra resmi dengan Bradford University.
Setelah selesai di Pre University beliau melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi yaitu Bradford University yang bekerja sama dengan MDIS, tandasnya memastikan keabsahan capaian gelar (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
