Repelita Jakarta - Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang disambut oleh ketetapan hukum Mahkamah Agung mengenai polemik berkas administrasi kelulusan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diyakini kuat telah mulai dibahas di tingkat elit politik nasional.
ADVERTISEMENT
Perkembangan mengenai menghangatnya konstelasi sosiopolitik di internal partai koalisi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari Kamis tanggal lima November tahun dua ribu dua puluh enam.
Namun begitu, pimpinan komisi hukum dewan legislatif tersebut mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai detail alur komunikasi politik yang telah berjalan lintas fraksi parlemen saat ini.
"Oh belum tahu.
Mungkin sih di antara dewa-dewa langitan pasti sudah ada," seloroh Habiburokhman saat memberikan keterangan di hadapan jurnalis.
Ia memilih bersikap hati-hati dan enggan berspekulasi lebih jauh mengenai substansi pembicaraan teras pimpinan organisasi politik perihal dokumen milik putra sulung mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut.
"Mungkin ya, di para-para bos-bos kami ya.
Kami kan anak buah, pelaksana aja," pungkas Habiburokhman mengakhiri penjelasannya.
Sebelumnya, majelis hakim Mahkamah Agung resmi mengabulkan permohonan kasasi atas gugatan surat keterangan penyetaraan sekolah menengah atas milik sang wakil presiden yang terdaftar dalam nomor perkara 742 K/TUN/2026.
Amar putusan lembaga peradilan tertinggi yang dibacakan secara yuridis pada hari Jumat tanggal tiga puluh Oktober tahun dua ribu dua puluh enam tersebut menyatakan dokumen kelulusan luar negeri yang menjadi syarat pencalonan dalam pemilu tidak sah.
Langkah hukum tata usaha negara ini dikonfirmasi langsung oleh HM Subhan selaku pihak penggugat materiil yang menerima pemberitahuan resmi sistem elektronik pengadilan pasca-sidang pembatalan berkas dilakukan oleh hakim agung.
"Saya dapat pemberitahuan melalui e-court saya dari MA.
Tanggal 30 Oktober 2026.
Terhadap proses nomor 742/K/TUN/2026, amar putusannya kabul kasasi," kata HM Subhan secara terbuka kepada media.
Sebelum bergulirnya ketetapan Mahkamah Agung, majelis hakim Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah terlebih dahulu mengeluarkan lembar pertimbangan hukum orisinal terkait pengujian sengketa kelulusan luar negeri tersebut.
Meskipun dalam amar putusan formalnya menolak materi gugatan, pihak otoritas penjaga konstitusi secara tegas menyatakan ketiadaan lembar dokumen otentik yang dapat disejajarkan dengan kurikulum pendidikan nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
