Repelita Jakarta - Langkah strategis jajaran pemerintahan melalui kementerian terkait yang berencana mengerek naik ambang batas Harga Eceran Tertinggi pada komoditas Minyakita diprediksi bakal menjadi beban tambahan yang sangat berat bagi kehidupan rakyat kecil.
Keputusan untuk menaikkan harga minyak goreng subsidi ini dinilai sebagai kebijakan yang tidak populer karena muncul di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sedang mengalami tekanan hebat akibat ketidakpastian harga pangan pokok.
ADVERTISEMENT
Menanggapi polemik tersebut, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Eko Saputra melontarkan kritik pedas yang menyebut bahwa amburadulnya tata kelola distribusi barang bersubsidi tersebut merupakan bukti nyata ketidakmampuan Zulkifli Hasan dalam memimpin koordinasi pangan.
“Harga Minyakita yang semakin tinggi justru memperlihatkan adanya kegagalan koordinasi dan lemahnya pengawasan distribusi,” kata Eko dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu malam, 10 Mei 2026.
Pihak mahasiswa juga mencium adanya indikasi kuat mengenai keterlibatan jaringan mafia pangan yang sengaja bermain di balik layar untuk menciptakan kekacauan distribusi guna meraup keuntungan finansial secara sepihak dari komoditas tersebut.
“Jika Menko Pangan Zulkifli Hasan tidak mampu menjaga harga minyak goreng tetap stabil, maka tidak ada alasan untuk tetap dipertahankan,” ungkap Eko memberikan penekanan terhadap pentingnya kompetensi seorang pejabat publik dalam mengemban amanah.
Desakan agar Kepala Negara segera mengambil tindakan tegas terhadap jajaran pembantunya terus mengalir, di mana Presiden diminta untuk lebih mengutamakan kepentingan perlindungan terhadap daya beli warga dibandingkan mempertahankan posisi elite politik yang gagal bekerja.
“Presiden tidak boleh diam. Jika pembantunya gagal bekerja, maka tindakan tegas harus segera diambil. Copot Menko Pangan sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat, bukan kepada elite yang gagal menjalankan amanah,” tegasnya dalam sebuah pernyataan resmi.
Selain menuntut perombakan di kursi kabinet, organisasi Gema Nasional juga mendorong instansi penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengaudit secara menyeluruh kemungkinan adanya praktik penimbunan barang serta penyalahgunaan wewenang.
“Presiden Prabowo harus segera mencopot dan mengganti Menko Pangan yang gagal menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Lakukan evaluasi total terhadap kebijakan distribusi dan pengawasan Minyakita,” pungkas Eko mengakhiri penjelasannya kepada awak media.
Hingga saat ini, wacana kenaikan harga resmi dari pemerintah tersebut terus bergulir meskipun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pasokan minyak goreng subsidi masih sangat langka dan sulit diakses oleh masyarakat luas di berbagai daerah.
Kondisi memprihatinkan terlihat dari harga jual di pasaran yang dilaporkan telah menembus angka di atas dua puluh ribu rupiah per liter, sangat jauh melampaui ketentuan harga eceran resmi yang sebelumnya dipatok senilai lima belas ribu tujuh ratus rupiah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
