Repelita Jakarta - Kasus dugaan akses ilegal siber yang menyasar sistem pertahanan kepresidenan menuai kecaman sosiologis yang sangat tajam dari berbagai organisasi masyarakat sipil.
ADVERTISEMENT
Tindakan penyadapan komunikasi terhadap kepala negara aktif dinilai sebagai wujud nyata dari sebuah perbuatan pengkhianatan siber yang merusak kedaulatan bangsa.
Pernyataan keprihatinan tersebut disampaikan oleh Yerry Tawalujan selaku Ketua Bidang Lingkungan Hidup PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya atas kasus yang menimpa Presiden Prabowo Subianto.
Keterangan pers dari narasumber utama ini disampaikan kepada wartawan pada hari Kamis tanggal lima November tahun dua ribu dua puluh enam.
"Penyadapan terhadap Kepala Negara yang dilakukan oleh pimpinan Polri adalah tindakan pengkhianatan, pembangkangan, dan penghinaan terhadap Presiden," ujar Yerry Tawalujan dalam kutipan aslinya.
Ia menguraikan bahwa langkah operasional rahasia dari oknum internal korps kepolisian tersebut merupakan bentuk pembangkangan serius terhadap struktur komando administrasi negara.
Aksi pelecehan terhadap wibawa pimpinan tertinggi ini bahkan diyakini memiliki motif politik yang mengarah pada upaya penggulingan kekuasaan secara inkonstitusional.
"Penyadapan ini bentuk pelecehan terhadap Kepala Negara.
Bahkan bisa berujung ke upaya makar untuk menggulingkan Presiden," tegas Yerry Tawalujan menyuarakan pandangannya.
Lebih jauh, ia menilai momentum pengungkapan perkara siber ini menyingkap tabir banyaknya jajaran pembantu presiden yang tidak memiliki loyalitas tunggal terhadap negara.
Para pejabat tinggi tersebut dituding lebih patuh pada figur luar yang mempromosikan jabatan mereka dibandingkan kepada kepala pemerintahan yang sah.
"Kabinet dan lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk Istana perlu dibersihkan dan steril dari para loyalis ganda.
Menteri-menteri kabinet yang di-endorse oleh oknum yang sama yang telah endorse LSP harus diganti semua," ucap Yerry Tawalujan mendesak adanya pembersihan internal kabinet.
Ia memperingatkan bahwa pembiaran terhadap keberadaan faksi-faksi bermasalah di tubuh TNI, Polri, maupun lingkaran istana akan menjadi bom waktu di masa depan.
Jika restrukturisasi birokrasi tidak segera dilakukan secara radikal, insiden pembangkangan serupa dipastikan akan kembali terulang dalam format operasional yang berbeda.
"Jika kabinet, TNI, Polri, Istana dan lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan Presiden tidak dibersihkan dari para loyalis ganda, kasus pembangkangan dan pengkhianatan seperti ini akan terulang lagi, dalam bentuk yang berbeda," pungkas Yerry Tawalujan mengakhiri penjelasannya.
Hingga kini, Bareskrim Polri di bawah komando Kapolri Suyudi telah resmi menetapkan tiga nama perwira tinggi sebagai tersangka utama dalam operasi siber ilegal ini.
Daftar tersangka tersebut meliputi mantan KSP Jenderal Polisi Purnawirawan Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Pol Eko Hadi Santoso.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
