Repelita Jakarta - Keterlibatan kelompok minoritas seksual dalam sebuah kegiatan yang dirancang khusus untuk kaum perempuan belakangan ini menyita perhatian luas masyarakat serta mengundang kritik keras dari politikus Ferdinand Hutahaean.
ADVERTISEMENT
Ia menyoroti secara tajam fenomena semakin terbukanya eksistensi kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender di ruang publik yang dinilainya bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.
Melalui tayangan video yang diunggah oleh akun TikTok @ferdinandhutahaean, ia mempertanyakan alasan mengapa panggung acara bertema perempuan tersebut justru tampak didominasi oleh kelompok tersebut.
"Ini ada apa kenapa LGBT-LGBT ini mendominasi acara yang dikemas oleh para perempuan," ujar Ferdinand Hutahaean dalam rekaman videonya.
Ungkapan tersebut menggambarkan keheranan mendalam atas bergesernya fokus utama perhelatan tersebut yang semestinya menjadi ruang aspirasi murni bagi perjuangan kaum perempuan.
Lebih jauh, ia menyayangkan sikap kelompok minoritas itu yang kini tampil semakin percaya diri tanpa rasa canggung untuk mempertontonkan identitas mereka secara vulgar di hadapan masyarakat luas.
Keberanian menunjukkan identitas secara terbuka di ruang umum tersebut dipandang sebagai gejala memprihatinkan yang menabrak batasan tata krama dan etika sosial yang selama ini dijunjung tinggi.
"Saya agak sedih melihat, LGBT-LGBT ini kok semakin berani menunjukkan dirinya dan tidak malu dipertontonkan dirinya adalah LGBT," tambahnya.
Kekhawatiran atas perilaku yang makin terbuka tersebut kemudian mengantarkan dirinya pada penegasan mengenai pentingnya memisahkan antara ranah kebebasan pribadi dengan aturan main di ruang bersama.
Ferdinand menggarisbawahi bahwa hak asasi mereka sebagai individu manusia tetap dihargai, namun tuntutan untuk memperoleh pengakuan serta kesetaraan posisi di muka umum adalah perkara yang sama sekali berbeda.
"Kita mengakui mereka sebagai manusia, mereka berhak menentukan dirinya menjadi apa. Tetapi ketika di ruang publik, Anda tidak punya hak untuk minta disamakan dan minta diakui," tegasnya.
Sikap penolakan tersebut berpijak pada prinsip bahwa setiap ruang publik memiliki tatanan norma kolektif yang mengikat seluruh warga negara secara setara tanpa memberikan keistimewaan bagi kelompok mana pun.
Melalui kritik tajamnya, ia memberikan peringatan tegas agar tidak ada pihak yang mencoba memaksakan pergeseran standar nilai budaya yang berbenturan dengan adat ketimuran di tanah air.
"Tetapi ketika di ruang publik, ada norma yang harus diakui, ada norma yang harus diikuti. Anda tidak punya hak untuk minta diakui oleh negara ini meskipun Anda bayar pajak," pungkasnya.
Pandangan kritis yang dilontarkan politikus tersebut langsung memantik perdebatan sengit di jagat maya sekaligus membuka kembali diskursus publik mengenai batas-batas toleransi serta penerapan norma sosial di ruang terbuka.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
