Repelita Jakarta - Mantan Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus mulai menjalani persidangan perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada Senin, 9 November 2026.
ADVERTISEMENT
Ia duduk di kursi pesakitan guna mempertanggungjawabkan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Istana Daerah Pulau Taliabu dengan nilai anggaran mencapai Rp17,5 miliar.
Agenda pembacaan surat dakwaan yang berlokasi di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim Kadar Noh.
Dakwaan Jaksa dan Aliran Dana
Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara membeberkan bahwa Aliong Mus bersama tiga pihak lainnya telah merugikan keuangan negara melalui penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023.
"Kerugian negara mencapai Rp 8 miliar lebih. Terdakwa menerima aliran dana Rp2,4 miliar," beber jaksa penuntut umum saat membacakan berkas dakwaan di hadapan majelis hakim.
Atas perbuatannya tersebut, mantan kepala daerah ini dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 620 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor.
Seusai mendengarkan pembacaan surat dakwaan secara utuh, penasihat hukum terdakwa Gafar Tuanane menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi.
Majelis hakim kemudian menetapkan bahwa tahapan persidangan berikutnya akan kembali digelar pada Kamis, 12 November 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut.
Vonis Terdakwa Lain dalam Perkara Serupa
Sebelum menyeret Aliong Mus ke meja hijau, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tercatat telah lebih dahulu memproses hukum tiga tersangka lain yang terlibat dalam rangkaian perkara proyek pembangunan tersebut.
Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun Yopi Saraung telah dijatuhi vonis pidana penjara selama 6 tahun, denda sebesar Rp500 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp2 miliar.
Sementara itu, pihak pelaksana proyek yakni kontraktor Melankton Relandesang dijatuhi hukuman 5 tahun kurungan penjara disertai pidana denda senilai Rp100 juta.
Adapun mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pulau Taliabu Suprayitno hingga kini masih menjalani proses persidangan dalam berkas perkara yang terpisah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
