Repelita Jakarta - Kasus dugaan mega korupsi dalam program Kartu Prakerja pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini memasuki babak baru.
Seluruh berkas laporan resmi mengenai potensi kerugian keuangan negara telah diserahkan langsung kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi.
ADVERTISEMENT
Langkah hukum tersebut diambil oleh pengamat kebijakan publik Agustinus Edy Kristianto.
Ia mengungkapkan fakta mengejutkan ini secara kritis melalui siaran podcast yang diunggah oleh kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Senin, 5 Oktober 2026.
Dalam tayangan di kanal YouTube Forum Keadilan TV tersebut, Agustinus Edy Kristianto memaparkan adanya indikasi kebocoran anggaran yang sangat masif.
Nilai akumulasi dana negara yang diduga kuat mengalir ke pihak swasta ditaksir mencapai angka Rp24 triliun.
Angka fantastis senilai Rp24 triliun tersebut dihitung dari akumulasi pos alokasi biaya pelatihan peserta selama empat tahun.
Program andalan era Joko Widodo tersebut berjalan secara terus-menerus dalam kurun waktu dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
Menurut Agustinus Edy Kristianto dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, sejak awal skema kebijakan ini dinilai sengaja didesain secara khusus.
Desain tersebut diduga bertujuan untuk mengalirkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada perusahaan start-up.
Setiap peserta yang lolos mendapatkan dana digital sebesar Rp1 juta yang hanya bisa digunakan untuk membeli video pelatihan.
Pembayaran hak akses video tutorial tersebut dinilai janggal karena materi serupa sebenarnya dapat diakses oleh masyarakat secara gratis.
Bahkan, riset dari lembaga KPK pada bulan Juni 2020 mengonfirmasi ketidakefektifan program ini secara nyata.
Hasil riset menyatakan sebanyak 89 persen video materi pelatihan dalam program Kartu Prakerja tersedia bebas di platform YouTube.
Kritik tajam yang disampaikan melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV juga menyoroti adanya dugaan konflik kepentingan tingkat tinggi.
Nama mantan staf khusus presiden, Belva Devara, disebut secara terang-terangan memiliki peran ganda dalam pusaran proyek ini.
Belva Devara diketahui memegang posisi sebagai pemilik saham sekaligus pengurus jajaran direksi dari perusahaan swasta Ruang Guru.
Di saat yang sama, Ruang Guru melalui anak usahanya Skill Academy bertindak sebagai mitra lembaga penyedia pelatihan.
Melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV, sosok Joko Widodo dinilai menjadi figur utama yang paling bertanggung jawab atas kebijakan ini.
Presiden bertindak sebagai pemilik program yang melegalisasi regulasi pelaksanaan melalui penerbitan Peraturan Presiden.
Di tingkat kementerian, program ini dijalankan oleh Komite Cipta Kerja yang memegang wewenang penuh secara struktural.
Komite tersebut diketuai oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta melibatkan unsur Aparat Penegak Hukum di dalamnya.
Berdasarkan data resmi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2021, aliran dana terbesar dinikmati perusahaan swasta.
Bukalapak menjadi platform mitra yang menerima pembayaran terbesar dalam sampel BPK senilai Rp614,3 miIiar.
Peringkat kedua penerima aliran dana terbesar diisi oleh Tokopedia dengan perolehan keuntungan mencapai Rp394,4 miIiar.
Nominal tersebut masuk ke rekening perusahaan saat Tokopedia tengah mempersiapkan langkah untuk melantai di bursa saham.
Selain dua raksasa e-commerce tersebut, PT Sekolah Integrasi Digital atau Sekolahmu juga meraup dana APBN sebesar Rp109,4 miIiar.
Disusul kemudian oleh platform digital Pintaria yang tercatat menerima pembayaran dana pelatihan senilai Rp52,7 miIiar.
Aliran dana negara juga mengalir ke platform Pijar Mahir milik PT Telkom dengan jumlah sebesar Rp19,1 miIiar.
Sebaliknya, platform resmi milik pemerintah yaitu Sisnaker dari Kementerian Ketenagakerjaan justru tercatat tidak menerima bagian.
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang dibeberkan di kanal YouTube Forum Keadilan TV mengungkap adanya lima audit investigasi.
Salah satu temuan fatal adalah pembayaran dana sebesar Rp128,83 miIiar kepada pihak swasta tanpa disertai bukti transaksi sah.
Audit BPK tahun 2021 juga menemukan adanya penyaluran dana fantastis yang dinilai sangat membahayakan keuangan negara.
Negara terbukti mentransfer uang sebesar Rp3,02 triliun kepada berbagai lembaga pelatihan yang statusnya belum terakreditasi.
Agustinus Edy Kristianto menegaskan di kanal YouTube Forum Keadilan TV bahwa seluruh temuan administratif ini merupakan sebuah pintu masuk.
Ia mendesak agar kasus perampokan uang rakyat di masa pandemi COVID-19 ini segera dinaikkan ke tingkat penyidikan.
Masyarakat kini menunggu keberanian politik dari jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut tuntas skandal mega korupsi ini.
Penuntasan kasus hukum dinilai harus berjalan maksimal hingga ke tahap pengejaran aset melalui pasal TPPU.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
