DPR Tentukan Langkah Desakan Pemakzulan Gibran Usai Pembukaan Masa Sidang
DPR Merespons Aspirasi Pemakzulan Gibran
ADVERTISEMENT
Repelita Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya memberikan tanggapan resmi mengenai menguatnya desakan publik terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa berbagai elemen organisasi kemasyarakatan hingga deretan legislator dari pelbagai fraksi politik telah menyampaikan niat untuk menyalurkan aspirasi tersebut.
Penyerahan aspirasi publik perihal kedudukan posisi Wakil Presiden tersebut rencananya bakal ditempuh melalui alur serta mekanisme resmi yang berlaku di parlemen.
Keterangan Resmi Sufmi Dasco Ahmad
Keterangan perihal dinamika aspirasi di gedung parlemen tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada hari Senin 9 November 2026.
"Memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco, Senin 9 November 2026.
Kendati aspirasi dari pelbagai pihak terus berdatangan, jajaran pimpinan DPR dipastikan belum mengambil tindakan penanganan teknis atas desakan pemakzulan tersebut.
Menunggu Pembukaan Masa Sidang dan Salinan Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menerangkan bahwa hambatan utama belum dilakukannya langkah resmi formal dikarenakan posisi DPR yang saat ini masih berada di luar agenda masa sidang.
Selain kendala jadwal persidangan, pihak legislatif juga masih menunggu terbitnya dokumen putusan secara utuh dari Mahkamah Agung guna menentukan sikap serta tahapan kelembagaan selanjutnya.
"Karena DPR pada saat ini belum bersidang dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat badan musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung," ujarnya.
"Sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," sambung Dasco.
Ia menambahkan bahwa seluruh pembahasan mengenai isu krusial tersebut hingga saat ini baru sebatas bergulir melalui forum dialog informal antarlegislator.
Jadwal resmi pembukaan masa sidang parlemen direncanakan baru dimulai pada hari Selasa 10 November 2026 mendatang.
"Besok itu baru pembukaan masa sidang sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," jelasnya.
" tentunya kita juga ada beberapa mekanisme yang memang juga menurut peraturan tata tertib itu juga harus dijalankan," lanjut Dasco.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan Para Mantan Kapolri
Dalam kesempatan yang sama, Sufmi Dasco Ahmad turut memberikan penjelasan mendalam mengenai agenda pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama deretan mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Jawa Tengah.
Ia menegaskan bahwa forum silaturahmi tersebut diisi dengan pemaparan pandangan strategis Presiden Prabowo Subianto mengenai arah kebijakan pembangunan nasional serta penguatan sektor perekonomian.
Dalam pertemuan di kediaman pribadinya itu, Kepala Negara secara terbuka memohon dukungan moral dan sinergi dari para purnawirawan perwira tinggi kepolisian yang hadir.
"Presiden kemudian menerima para mantan Kapolri dan didampingi oleh Kapolri dan pejabat utama dari Mabes Polri," kata Dasco.
"Selain silaturahmi, Presiden juga memaparkan visi misi mengenai bagaimana untuk memajukan Indonesia ke depan, menggerakkan roda perekonomian, dan tentunya meminta dukungan dari pati-pati atau mantan Kapolri yang hadir," imbuhnya.
Pembahasan Kasus Penyadapan Ilegal Kepala Negara
Di samping agenda silaturahmi pembangunan, pertemuan di Hambalang tersebut juga menyenggol isu sensitif perihal dugaan tindakan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Sufmi Dasco Ahmad membenarkan perihal adanya perbincangan khusus terkait perkara penyadapan tersebut di hadapan para mantan pimpinan korps bhayangkara.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa bahasan penyadapan hanya menjadi salah satu segmen kecil dari keseluruhan agenda diskusi yang diselenggarakan.
"Ada sedikit pembahasan soal penyadapan ilegal yang kemudian memang kita sama-sama tahu pada saat ini sudah kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum," ungkap Dasco.
"Sehingga itu menjadi salah satu saja bagian daripada pembahasan yang kemudian dibahas oleh Presiden," lanjutnya.
Peluang Pembahasan RUU Penyadapan di DPR
Menanggapi maraknya kasus peretasan dan perantasan informasi, Sufmi Dasco Ahmad mengodekan adanya peluang percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyadapan.
Ia memprediksi wacana pembahasan payung hukum perihal penyadapan tersebut akan mengalami dinamika pesat begitu DPR aktif memasuki masa persidangan baru.
Sejumlah fraksi politik di parlemen dilaporkan telah menyampaikan usulan secara informal agar rancangan regulasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti.
"Soal RUU penyadapan ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang," kata Dasco.
"Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera dibahas. Tapi kita nanti lihat dinamika yang ada apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana," pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
