Repelita Jakarta - Pernyataan resmi mengenai tidak adanya payung hukum tertulis untuk membatalkan keterpilihan seorang wakil presiden hasil pemilu kini memicu gelombang kritik akademis.
Melalui tayangan di kanal YouTube Salam Akalwara, akademisi hukum Doktor Taufik memberikan tanggapan keras atas argumen yang dilontarkan oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.
ADVERTISEMENT
Doktor Taufik menilai argumentasi hukum tersebut sangat keliru karena terkesan mengabaikan keberadaan asas ius curia novit yang mewajibkan institusi pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan dalih ketiadaan hukum tertulis.
Ketentuan tersebut telah diadopsi secara resmi ke dalam Undang-Undang Nomor Empat Puluh Delapan Tahun Dua Ribu Sembilan mengenai kekuasaan kehakiman yang berlaku mutlak bagi seluruh jajaran majelis hakim konstitusi.
Ia menduga lontaran pendapat itu sengaja dipublikasikan ke hadapan masyarakat umum sebagai langkah sistematis untuk memengaruhi independensi jalannya persidangan sengketa ijazah Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi.
Tindakan penyebaran opini terbuka semacam itu dinilai berpotensi menabrak aturan hukum formil pasal dua ratus delapan puluh satu ayat satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun enam bulan.
Selain mempersoalkan materi substantif perkara, Doktor Taufik juga menyoroti rekam jejak riwayat pendidikan tinggi yang dinilai tidak searah dengan bidang kompetensi hukum tata negara secara linier.
Sebagai bentuk protes nyata dari kalangan akademisi, pihaknya berencana untuk menyusun petisi terbuka guna meragukan keabsahan kapasitas jabatan kehormatan tersebut di ruang publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
