Repelita Jakarta - Gelombang persoalan hukum yang melingkupi tahap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia dalam perhelatan Pilpres 2024 terus bergulir.
ADVERTISEMENT
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengonfirmasi telah menerima lima berkas pengaduan resmi dari kelompok masyarakat yang ditujukan langsung kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Dari seluruh laporan yang masuk, dua di antaranya dinyatakan telah memenuhi seluruh kualifikasi syarat materiil sehingga siap dialihkan ke tahap persidangan etik.
Sementara itu, tiga berkas pengaduan sisanya dilaporkan masih terganjal oleh pemenuhan berkas administrasi serta verifikasi materiil lanjutan.
Pernyataan Resmikan Hasil Verifikasi Laporan DKPP
Penyampaian perkembangan terkini mengenai pengolahan kelima berkas laporan tersebut disampaikan secara resmi oleh Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Sabtu 7 November.
“Kami telah menerima lima aduan, ya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dari lima aduan yang masuk, dua aduan sudah memenuhi syarat secara materiil. Dua lagi baru sampai pada tahap verifikasi administrasi, dan satu lagi memang belum memenuhi syarat administrasi,” kata Dewa.
Denny Indrayana Turut Menjadi Pihak Pelapor
Salah satu pihak pelapor yang turut melayangkan berkas pengaduan ke lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu tersebut adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.
Sosok Denny Indrayana sebelumnya juga tercatat aktif melakukan upaya hukum dengan melayangkan gugatan perihal keabsahan ijazah milik Gibran ke Mahkamah Konstitusi.
Pihak DKPP menerangkan bahwa keseluruhan berkas pelaporan yang masuk datang dari beragam elemen komponen masyarakat.
Kendati demikian, otoritas penegak etik tersebut hingga saat ini belum mengumumkan identitas lengkap seluruh pihak pelapor, termasuk daftar nama pengadu yang berkasnya telah dinyatakan siap disidangkan.
Komitmen Penanganan Berkas Secara Teliti dan Cermat
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi memberikan kepastian bahwa seluruh pelaporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara menyeluruh sesuai regulasi.
Meski begitu, tahapan penanganan memerlukan durasi waktu karena setiap materi gugatan wajib diteliti secara terukur dan teliti.
“Jadi DKPP memastikan semua akan ditangani, tetapi tentu kita perlu waktu karena harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan secara cermat, begitu ya. Jadi pada prinsipnya demikian dan kami selalu memberitahukan kepada para pihak sebagaimana mekanisme yang ada,” ujarnya.
Rincian Kategori Status Lima Berkas Pengaduan
Secara rincinya, status penanganan lima berkas aduan di DKPP terbagi ke dalam tiga tingkatan proses.
Kategori pertama mencakup dua aduan yang telah lengkap secara materiil dan siap dilimpahkan menuju persidangan.
Kategori kedua terdiri atas dua aduan yang baru memenuhi tahapan syarat administrasi dan tengah menjalani pemeriksaan materiil.
Adapun kategori ketiga memuat satu berkas aduan yang dinyatakan belum melengkapi kelengkapan syarat administrasi.
Prosedur Lanjutan Menuju Persidangan Etik
Dua berkas laporan yang dinyatakan lulus tahap materiil dipastikan berlanjut sebagai perkara resmi dalam sidang kehormatan etik.
Sementara tiga berkas lainnya masih harus melewati alur pemeriksaan lanjutan sesuai tahap yang ditetapkan otoritas DKPP.
Hingga keterangan ini disampaikan, pihak DKPP belum membeberkan perincian identitas para pelapor maupun jadwal pasti pelaksanaan sidang perdananya.
DKPP menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh gugatan masyarakat tersebut dengan berpatokan penuh pada prosedur tata tertib yang berlaku.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
