Repelita Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus Kapoksi Komisi II DPR RI Deddy Sitorus memberikan sorotan tajam terhadap permintaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memohon kesempatan membuktikan legalitas dokumen pendidikannya melalui jalur peradilan tata usaha.
ADVERTISEMENT
Permohonan untuk menempuh mekanisme hukum tersebut diketahui dilontarkan Gibran tatkala dirinya menghadap Presiden Prabowo Subianto sekaligus menyatakan rencana pengunduran dirinya dari kursi wakil presiden.
Deddy mempertanyakan dasar pemikiran di balik keinginan Gibran membawa persoalan pembuktian keaslian dokumen tersebut ke meja hijau.
Menurut legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Utara tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara sama sekali tidak mempunyai wewenang yuridis untuk membatalkan putusan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi,” ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (10/11).
“Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendikdasmen tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya,” lanjutnya.
Berpijak pada riwayat persidangan sebelumnya itu, Deddy menilai rencana Gibran untuk kembali menguji keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikannya di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan langkah yang tidak masuk akal.
Ia pun turut mempertanyakan pihak mana yang hendak ditarik sebagai tergugat serta produk keputusan pejabat mana yang akan dijadikan objek sengketa dalam gugatan baru tersebut.
“Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa,” katanya.
Lebih lanjut, politisi senior partai berlambang banteng moncong putih itu menegaskan bahwa ruang untuk memberikan klarifikasi maupun pembuktian dokumen sejatinya sudah terbuka lebar pada waktu lalu.
Oleh sebab itu, ia memandang manuver hukum yang diajukan oleh pihak Gibran saat ini hanyalah taktik untuk menunda-nunda waktu belaka.
“Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendikdasmen dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja,” pungkasnya.
Seperti diketahui publik, Gibran menemui Presiden Prabowo guna menyampaikan keinginan melepas jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Pertemuan tertutup antara kedua pimpinan negara tersebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam pada Selasa (10/11) pagi.
Kabar mengenai adanya pertemuan penting itu telah dikonfirmasi secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Ia menerangkan bahwa salah satu agenda utama yang dibicarakan adalah hasrat Gibran untuk mundur menyusul mencuatnya dinamika hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung.
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” lanjutnya.
Kendati demikian, Prasetyo meluruskan pemberitaan yang menyebut bahwa Presiden Prabowo menolak mentah-mentah niat pengunduran diri wakilnya tersebut.
Ia menjelaskan bahwa kepala negara tidak menyampaikan penolakan dalam forum pertemuan itu, melainkan justru memberikan berbagai masukan serta saran konstruktif.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” ujarnya.
“Nah namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” ungkapnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
