Repelita Jakarta - Diskusi mendalam mengenai indikasi upaya makar di balik skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat ke ruang publik.
ADVERTISEMENT
Pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahman Qur'anic Learning Bachtiar Nasir bersama analis politik sekaligus pengamat militer Universitas Nasional Selamat Ginting mengupas tuntas operasi senyap tersebut.
Pembicaraan kritis kedua tokoh itu tayang melalui program Sajid Friday Morning Talk di kanal YouTube Bachtiar Nasir pada Senin, 9 November 2026.
Dalam pembukaannya, Bachtiar Nasir menyoroti bahwa penyadapan yang membidik kepala negara bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap simbol negara dan rakyat.
"Ada operasi senyap dan berada di lingkaran presiden kerja-kerja Dewan Jenderal ini mengingatkan kita pada peristiwa PKI masa lalu," ujar Bachtiar Nasir.
Merespons pandangan tersebut, Selamat Ginting menilai rangkaian operasi pengintaian yang dijalankan sejak lama merupakan bagian dari skenario perebutan kekuasaan secara bertahap atau kudeta merangkak.
Dirinya menegaskan bahwa seluruh kebijakan strategis yang diterbitkan selama masa kepemimpinan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo patut ditinjau ulang oleh negara.
"Segala keputusan yang dilakukan di era Listyo Sigit Prabowo harus dievaluasi bahkan kalau bisa dianulir keputusan-keputusan ini," tegas Selamat Ginting.
Ia juga mendesak agar proses penegakan hukum terhadap aktor utama penyadapan tersebut dijatuhi sanksi pidana paling berat demi menjaga wibawa hukum nasional.
"Hukuman mati kemudian kalaupun super maksimal ini tidak baru hukuman seumur hidup kalau kita kemudian ringan-ringan saja nanti tidak ada efek jera," tambahnya.
Analis militer tersebut turut menyarankan agar negara segera menggelar upacara pemberhentian tidak dengan hormat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan guna melucuti pangkat dan tanda jasa tersangka.
Selain membersihkan internal kepolisian, Selamat Ginting juga memperingatkan adanya potensi perlawanan dari sisa-sisa jaringan lama yang masih tersebar di lingkaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Ia memperkirakan pengerahan sekitar seratus ribu personel Tentara Nasional Indonesia di ibu kota merupakan langkah strategis negara dalam mengantisipasi berbagai potensi ancaman stabilitas keamanan.
Menutup perbincangan, Bachtiar Nasir bersama Selamat Ginting menyerukan seluruh elemen umat dan komponen bangsa untuk bersatu di bawah komando kepala negara demi menjaga kedaulatan Indonesia dari pengkhianatan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
