Repelita Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming berpeluang mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2026 ini setelah gedung serta fasilitas penunjang aktivitas wakil presiden dinyatakan telah rampung.
Basuki menjelaskan bahwa selain infrastruktur utama yang sudah tersedia, sejumlah persiapan juga telah dilakukan oleh staf Wakil Presiden sehingga rencana pemindahan aktivitas kerja ke IKN diharapkan dapat segera direalisasikan.
ADVERTISEMENT
“Tahun ini bisa karena gedungnya sudah jadi, ya, furniturnya juga yang sementara juga sudah,” ucap Basuki usai rapat dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (30/3/2026).
Ia juga menyebut sebagian staf Wakil Presiden telah berada di IKN untuk menyiapkan operasional awal dengan pernyataan “Ada beberapa (staf Wapres) di sana.”
Basuki mengaku saat ini juga telah tinggal di kawasan IKN sehingga mendukung percepatan aktivitas pemerintahan di ibu kota baru.
“Kalau saya, rumah saya sekarang di sana, ya. Jadi saya berharap itu terjadi, akan ada beliau benar-benar akan berkantor di sana. Harapan saya,” lanjut dia.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus turut menyinggung wacana pemindahan aktivitas pejabat negara ke IKN dengan mendorong agar fasilitas yang sudah dibangun dapat segera dimanfaatkan.
“Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana, dong, tinggal. Uang negara itu barang,” kata Deddy.
Deddy juga meminta Basuki berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto agar penggunaan gedung-gedung di IKN bisa dioptimalkan.
“Bagaimana kita memanfaatkan itu, Pak (Basuki)? Tolonglah diskusi dengan Pak Presiden dengan menteri-menteri yang ada supaya kita utilisasi, Pak. Jahat kita sama rakyat, barang berdiri, enggak digunakan, uang dibakar untuk maintenance (perawatan),” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Basuki turut memaparkan kegiatan prioritas OIKN tahun ini termasuk rencana pembangunan kawasan yang mencakup penataan ruang Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) serta pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
