Repelita [Jakarta] - Rancangan indikator makroekonomi dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun anggaran dua ribu dua puluh tujuh memicu analisis mendalam terkait rasionalitas pencapaian target pertumbuhan nasional.
Langkah berani pemerintah dalam mematok angka performa ekonomi dinilai bertolak belakang dengan sikap konservatif otoritas fiskal yang cenderung melakukan pembatasan pada instrumen belanja negara.
ADVERTISEMENT
Ekonom senior, Awalil Rizky, memaparkan ulasan kritis mengenai ketidaksesuaian antar-indikator asumsi dasar anggaran tersebut melalui siaran video digital di kanal YouTube pribadinya.
Dalam tayangan yang diunggah lewat akun resmi @AwalilRizky, beliau memberikan catatan mendalam mengenai disparitas antara target pertumbuhan dan laju imbal hasil surat utang negara.
Ia menguraikan analisis teknisnya mengenai potensi hambatan penyaluran kredit perbankan akibat tingginya proyeksi suku bunga instrumen pembiayaan yang dipatok oleh pemerintah.
Mengenai ketidaksesuaian asumsi pasar moneter tersebut, ia memaparkan bahwa "nanti ee RAPBN-nya di antara ini Komentar pertama 11,82 sampai 12,40 itu adalah angka yang wajar karena sampai tahun 2025 kemarin yang sudah direalisasi itu jadi kira-kira 11,6 ya dari PDB dan pada waktu itu kan memang lower ya Artinya 202 itu pendapatan 11,5 11,6 itu rendah Nah di 2026 jika berhasil itu di kisaran 12 koma ee berapa 12,2 ya 12,2 kalau berhasil targetnya maka ini ee 12,4 cukup cukup wajar ya dan 11,82 malah berarti ada potensi di tengah-tengahnya kan ini Sehingga saya komentari untuk tak untuk arah pendapatan negara itu ee kelihatannya memang wajar ya Lalu 13,62 sampai 14,8 dari PDB belanja negara Nah ini yang ee apa benar bisa nanti disusun begini ya Karena dari dari yang 25 dan 26 ini dia cukup besar ya Ee dan apakah ini nanti di atas PDB belanja ini bisa mencapai rentang ini syukur kalau 13,62 Akibatnya defisit Jadi defisit 1,8 sampai 2,4 ini sebuah target yang cukup ambisius ya tadi pendapatannya logis belanjanya agak diturunkan dari dari yang biasa di 2 tahun terakhirnya Pak Prabowo ini Ee nah sedangkan defisitnya ini kan kemarin 2,92 tahun ini kemungkinan ya di kisaran itu lagi paling kuat pemerintah 2,8 dan bisa-bisa saja ee ada perubahan untuk lebih dari tiga Jadi ini target defisit yang bisa dikatakan sangat optimis ya kalau untuk tidak menyebutnya ambisius Lalu disebut pertumbuhan ekonomi ini yang luar biasa Makanya diambil diambil judul oleh Kompas ini target pertumbuhan ekonomi itu 5,8 sampai 6,5% Ini luar biasa ya target ini Padahal tadi ee belanjanya itu masih konservatif Artinya kan begini pemerintah tidak lagi mengandalkan belanja APBN Sementara yang sedang sudah berlalu ini 1 triulan 2026 itu kan belanja BBN yang diandalkan Ini satu hal yang menarik yang boleh dikatakan kita akan mengukur konsistensinya Lalu disebut juga ee suku bunga SBN itu 6,5 sampai 7,3% berarti kan di kisaran 7 kan titik tengahnya ini tinggi Nah dengan SBN seperti itu nyaris kita tidak mungkin berharap suku bunga kredit turun ya Mengapa Karena kan bank itu punya pilihan ee menyalurkan kredit memegang SBN Begitu juga Bank Indonesia untuk menurunkan BIIT-nya akan lebih sulit sekarang sudah naik nih Kalau ini saat ini saat kita lakukan ini ee asumsinya 6,8 ya APBN yang sedang berjalan ini Nah rilnya sampai saya baca ini di 6,9 atau 10 tahun Jadi ini kurang match ya antara SBN dengan ee laju pertumbuhan ekonomi yang menjadi target Begitu juga dengan tadi belanjanya yang memang di rem sebenarnya wajar di rem itu Tapi kalau di rem begitu atau sekurang-kurangnya tidak naik signifikan itu target pertumbuhan ekonominya logikanya enggak sebesar ini".
Selain masalah sinkronisasi angka makro, sorotan juga tertuju pada rencana perubahan fundamental tata kelola perdagangan komoditas ekspor strategis melalui sistem integrasi satu wadah milik negara.
Gagasan sentralisasi distribusi komoditas kelapa sawit dan batu bara dinilai memiliki tujuan ideal, namun realisasinya sangat bergantung pada kesiapan rantai birokrasi di lapangan.
Ia mengingatkan potensi kegagalan eksekusi kebijakan akibat lemahnya sistem penyampaian regulasi dari level instruksi menuju level operasional bawah.
Terkait risiko pergeseran manfaat ekonomi yang justru berpotensi memicu kerugian baru bagi keuangan negara, ia mengingatkan bahwa "sejauh yang diutarakan presiden masuk akal ya bahwa kalau itu dikendalikan pemerintah diharapkan surplusnya jadi lebih banyak dan bisa menopang APBN ataupun yang non APBN tapi untuk rakyat begitu ya masuk akal Tapi sekali lagi ee perubahan-perubahan yang cukup radikal itu harus disertai dengan delivery mechanism yang tepat Ya jadi ee kalau saya boleh beri catatan beberapa perintah atau tekad Pak Presiden ini sering masalahnya adalah diterjemahan ke dalam kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan atau orang yang melaksanakan kebijakan tersebut sehingga enggak match ya Jadi malah alih-alih nanti bisa saja untuk membuat negara mendapatkan lebih banyak dari kelapa sawit dari batu bara malah ya hasilnya tidak Ternyata yang dapat tetap hanya perpindahan Mohon maaf ini orang atau kelompok orang itu kan masalah lagi dan seterusnya ya".
Penegasan mengenai pentingnya kemandirian ekonomi harus dibarengi dengan akuntabilitas serta perhitungan matang mengenai dampak rambatan terhadap iklim investasi swasta nasional.
Otoritas eksekutif disarankan untuk tetap berpijak pada kalkulasi ilmiah yang transparan agar rancangan kebijakan fiskal masa depan tidak sekadar menjadi lembaran target yang sulit dicapai.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
