Repelita Jakarta - Kondisi keuangan negara dinilai sedang menghadapi tekanan yang sangat berat akibat lonjakan nilai mata uang asing yang terus menekan posisi rupiah di pasar global. Analis ekonomi politik sekaligus Co-Founder Fine Institute, Kusviardi, menilai situasi ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan APBN yang kini dipaksa masuk ke dalam fase bertahan hidup demi mengantisipasi ketidakpastian finansial yang semakin meluas.
Langkah otoritas keuangan yang gemar memamerkan pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen di kuartal pertama tahun 2026 dianggap tidak mencerminkan realitas yang terjadi di masyarakat bawah. Klaim tersebut dipandang sebagai bentuk glorifikasi yang menyesatkan lantaran angka pertumbuhan yang tinggi itu tidak dibarengi dengan fondasi moneter yang kokoh serta perbaikan kualitas hidup publik secara merata.
ADVERTISEMENT
Kusviardi mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini sebagian besar hanya digerakkan oleh kucuran dana bantuan sosial dari pemerintah yang sifatnya konsumtif semata. Model intervensi fiskal semacam ini dinilai mirip dengan orang tua yang terus memberikan uang saku kepada anaknya tanpa ada upaya menciptakan kemandirian ekonomi atau memicu produktivitas di sektor riil.
"Jika dilihat dari kekayaan ternyata kan yang tumbuh yang cuman 10 orang terkaya itu ini kita sudah jebakan utang nih Deprap kita berhutang untuk memenuhi kewajiban utang yang jatuh tempo cicilan pokok dan bunganya nah itu yang menggerus perekonomian kita terus-menerus gitu ngeri ya ya ngerilah karena Pak Purbaya bilang APBN-nya aja survival mode oh iya berarti kita harus survival juga kita harus survival juga," ujar Kusviardi dalam sebuah diskusi daring.
Kebijakan penarikan pinjaman baru demi melunasi sisa kewajiban fiskal terdahulu dipandang telah membawa pengelolaan keuangan negara masuk ke dalam pusaran risiko yang sangat berbahaya bagi stabilitas nasional jangka panjang. Pola gali lubang tutup lubang untuk membayar tagihan jatuh tempo tersebut justru menguras kapasitas belanja produktif yang seharusnya dialokasikan demi kepentingan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat umum.
Publik kini diingatkan untuk tetap waspada dan mulai menerapkan manajemen keuangan mandiri yang sangat ketat dengan mengutamakan kebutuhan pokok di atas kepentingan sekunder. Sikap rasional dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan mengingat instrumen APBN sendiri sudah diakui sedang berada dalam mode bertahan hidup akibat terpaan badai ekonomi global yang tidak kunjung mereda.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
