Repelita Jakarta - Alokasi anggaran alat kesehatan untuk pelayanan tuberkulosis (TBC) dalam Rencana Kerja dan Anggaran 2027 menjadi sorotan setelah tercatat tidak mendapat anggaran dari APBN.
Informasi tersebut disampaikan akun Threads @nalarrawat melalui unggahan pada 19 September 2026, yang menyoroti perubahan alokasi dari sekitar Rp279 miliar pada 2026 menjadi Rp0 dalam rencana 2027.
ADVERTISEMENT
Sorotan itu berkaitan dengan pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan pada 16 September 2026.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mempertanyakan kondisi tersebut karena kebutuhan alat kesehatan pelayanan TBC masih menjadi bagian penting dalam penanganan penyakit tersebut.
Dalam rapat tersebut, Felly menyampaikan bahwa anggaran alat kesehatan pelayanan TBC pada 2026 tercatat sekitar Rp279 miliar, sedangkan dalam rancangan anggaran 2027 tercatat nol.
“TBC ini kan masih ada, kita masih di peringkat kedua dunia ya, Pak. Pertanyaannya, Pak, untuk anggaran 2027, kalau saya lihat di sini, alat kesehatan pelayanan TBC di sini, 2026 ini kan ada Rp279 miliar, Pak, tapi 2027 nol,” ujar Felly.
Felly juga meminta penjelasan mengenai keberadaan alat kesehatan yang sebelumnya telah tersedia, termasuk apakah perangkat tersebut masih dapat digunakan dan apakah distribusinya sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
“Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, alat kesehatan pelayanan TBC, apakah ini masih bisa dipakai? Dan apakah ini sudah tersebar di seluruh wilayah 514 kabupaten dan kota?” tanyanya.
Dalam unggahannya, @nalarrawat menyebut Kementerian Kesehatan akan mengandalkan dukungan dana hibah dari lembaga donor untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan pelayanan TBC.
Pergeseran sumber pembiayaan tersebut kemudian dipertanyakan dari sisi keberlanjutan, terutama apabila dukungan donor mengalami perubahan atau berhenti pada masa mendatang.
Akun @nalarrawat juga mempertanyakan kesiapan fasilitas diagnosis TBC di 514 kabupaten dan kota, termasuk pemerataan perangkat serta pembiayaan pemeliharaannya.
Menurut unggahan tersebut, pemerintah juga perlu memiliki strategi keluar apabila pembiayaan dari donor tidak lagi tersedia, sehingga keberlangsungan pelayanan TBC tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal.
Dalam rapat Komisi IX, persoalan tersebut turut dikaitkan dengan keseluruhan dukungan anggaran penanganan TBC yang disebut mengalami perubahan dari sekitar Rp5,19 triliun menjadi sekitar Rp3,7 triliun untuk 2027.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan memang memiliki skema dukungan hibah untuk program TBC, termasuk bantuan peralatan seperti X-Ray dan perangkat pemeriksaan biomolekuler melalui sejumlah mitra pendanaan.
Pemerintah juga sebelumnya menyampaikan adanya dukungan pendanaan dari Amerika Serikat untuk memperkuat program kesehatan, termasuk penanggulangan TBC di Indonesia.
Perdebatan mengenai anggaran alat kesehatan TBC tersebut pada akhirnya menempatkan persoalan keberlanjutan pembiayaan sebagai salah satu perhatian dalam pembahasan kebijakan penanganan TBC nasional.
Unggahan @nalarrawat mempertanyakan apakah fasilitas penanganan TBC di daerah telah memadai dan mendorong agar tata kelola alat kesehatan serta kepastian pembiayaannya dipastikan sebelum ketergantungan pada APBN benar-benar berubah.
Di sisi lain, data rapat Komisi IX menunjukkan bahwa persoalan yang dipertanyakan bukan sekadar angka nol dalam satu pos anggaran, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pemanfaatan alat yang telah tersedia dan pemerataan pelayanan di daerah.
Isu tersebut menjadi perhatian karena keberhasilan pengendalian TBC membutuhkan kesinambungan diagnosis, pengobatan, serta dukungan sarana kesehatan di berbagai wilayah Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
