Repelita Jakarta - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membubarkan House of Representatives pada 23 Januari 2026 dan kemudian menggelar pemilu pada 8 Februari untuk memperoleh mandat publik bagi pemerintahannya.
Informasi mengenai dinamika politik Jepang tersebut dibahas akun Threads @degeradi dalam unggahan pada 20 September 2026, yang menjelaskan hubungan antara pembubaran parlemen, pemilu ulang, dan kekuatan pemerintahan setelah pemungutan suara.
ADVERTISEMENT
Menurut @degeradi, sistem parlementer Jepang membuat perolehan kursi di House of Representatives menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan pemerintah menjalankan agenda politiknya.
Dalam unggahannya, akun tersebut menulis, “Awal tahun ini, Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi secara resmi membubarkan DPR Jepang.”
“Sebagai negara parlementer, kekuasaan politik di Jepang sangat ditentukan oleh jumlah kursi yang dikuasai di DPR.”
Akun @degeradi kemudian menyebut bahwa sebelum pembubaran, LDP yang dipimpin Takaichi hanya menguasai 215 kursi dan belum mencapai ambang 233 kursi untuk mayoritas di majelis yang memiliki 465 kursi.
Namun, data mengenai posisi kursi sebelum pemilu perlu ditempatkan dalam konteks perubahan koalisi pemerintahan, karena LDP telah membentuk koalisi dengan Japan Innovation Party (JIP), sementara jumlah kursi yang dikutip dalam unggahan tidak sepenuhnya menggambarkan posisi koalisi secara keseluruhan.
Dalam unggahannya, @degeradi menilai kondisi tersebut membuat pemerintah Takaichi harus menghadapi oposisi dalam menjalankan agenda kebijakan.
Akun tersebut kemudian menjelaskan alasan pembubaran parlemen sebagai upaya memperoleh dukungan baru melalui pemilu.
“Oleh karena, keputusan membubarkan DPR dilakukan untuk mendorong pemilu ulang, dan meminta mandat yg lebih besar dari masyarakat.”
Mengenai dasar konstitusionalnya, @degeradi menulis bahwa perdana menteri memiliki kewenangan untuk membubarkan House of Representatives berdasarkan Pasal 7 Konstitusi Jepang.
Pemerintah Jepang sendiri menyatakan pembubaran pada 23 Januari 2026 dilakukan agar kebijakan utama pemerintahan Takaichi dapat memperoleh mandat langsung dari masyarakat melalui pemilu.
Pemilu tersebut berlangsung pada 8 Februari 2026 dan menghasilkan kemenangan besar bagi LDP bersama JIP.
Dalam hasil pemilu, LDP memperoleh 316 dari 465 kursi, sedangkan bersama JIP koalisi pemerintahan menguasai 352 kursi atau lebih dari dua pertiga kursi House of Representatives.
Perolehan tersebut memberikan koalisi pemerintahan Takaichi mayoritas dua pertiga di majelis rendah, sehingga ruang politik untuk menjalankan agenda pemerintah menjadi jauh lebih besar dibandingkan sebelum pemilu.
Dalam unggahannya, @degeradi merangkum hasil tersebut dengan menulis, “Hasilnya dalam pemilu yang digelar pada Februari 2026 lalu, LDP dan koalisinya berhasil meraih 352 dari total 465 kursi di DPR.”
“Pencapaian ini membuat LDP berstatus "super majority", dan memuluskan langkah kabinet Takaichi untuk menentukan arah kebijakan Jepang.”
Secara faktual, angka 352 kursi merupakan gabungan LDP dan JIP, bukan jumlah kursi LDP sendiri, sementara LDP memperoleh 316 kursi dalam pemilu tersebut.
Di kolom komentar, akun @braunesia memberikan tanggapan singkat mengenai perkembangan politik tersebut dengan menulis, “Udah ketebak Nippon kaigi semakin berpengaruh”
Nippon Kaigi yang disebut dalam komentar tersebut merupakan organisasi yang dikaitkan dengan politik konservatif Jepang, tetapi komentar akun @braunesia tidak disertai penjelasan atau data lebih lanjut mengenai sejauh mana pengaruh organisasi tersebut terhadap hasil pemilu maupun kebijakan pemerintahan Takaichi.
Rangkaian informasi tersebut menunjukkan perubahan posisi politik pemerintahan Jepang sepanjang awal 2026, dari pembubaran House of Representatives pada Januari hingga terbentuknya mayoritas besar LDP dan JIP setelah pemilu Februari.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
