Repelita Taipei - Ketegangan di kawasan Asia Timur kembali meningkat setelah otoritas berwenang di pulau tersebut secara terbuka memproklamasikan kedaulatan politik mereka sebagai wilayah yang mandiri.
Pernyataan berani ini diluncurkan tidak lama setelah adanya imbauan khusus dari pemimpin tertinggi Amerika Serikat yang meminta agar wilayah tersebut menahan diri dari tindakan deklarasi sepihak.
ADVERTISEMENT
Langkah diplomatik ini diambil pasca selesainya agenda pertemuan bilateral antara kepala negara adidaya itu dengan jajaran petinggi pemerintahan di Beijing baru-baru ini.
"Taiwan adalah negara demokrasi yang berdaulat dan merdeka, dan tidak tunduk kepada Republik Rakyat Tiongkok", kata Kementerian Luar Negeri Taiwan dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP, Sabtu.
Selain menegaskan status politiknya pihak otoritas setempat juga memperjelas bahwa aktivitas pengadaan alat utama sistem persenjataan dari pihak barat merupakan instrumen penting.
Langkah tersebut dipandang bukan sekadar transaksi komersial biasa melainkan bentuk jaminan keamanan guna menghadapi potensi gangguan stabilitas pertahanan di tingkat regional.
"Persenjataan tersebut bukan hanya komitmen keamanan AS kepada Taiwan yang secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Hubungan Taiwan, tetapi juga bentuk pencegahan bersama terhadap ancaman regional," tegas kementerian.
Selama ini wilayah pulau tersebut memang sangat bergantung pada sokongan kekuatan militer barat demi menangkal potensi tindakan aneksasi fisik oleh kekuatan tetangganya.
Sebelumnya pemimpin negeri paman sam sempat melontarkan pernyataan yang mengindikasikan keengganan untuk terlibat dalam konflik bersenjata jarak jauh yang berisiko tinggi.
"Saya tidak ingin ada yang menjadi independen. Anda tahu, kita seharusnya menempuh perjalanan 9.500 mil untuk berperang. Saya tidak menginginkan itu," ujar Trump kepada "Special Report with Bret Baier" di Fox News.
Sikap resmi dari Washington sendiri selama ini hanya mengakui kedaulatan satu pemerintahan tunggal di Beijing tanpa memberikan pengakuan formal atas kemerdekaan wilayah pulau tersebut.
Meskipun demikian regulasi domestik negara barat itu tetap mewajibkan penyaluran pasokan alat pertahanan tanpa adanya kepastian hukum mengenai keterlibatan pasukan mereka secara langsung.
Di sisi lain pemimpin tertinggi Beijing juga telah melayangkan peringatan keras bahwa kekeliruan dalam mengelola isu sensitif ini dapat memicu konfrontasi terbuka yang fatal.
Sebagai langkah antisipasi lembaga legislatif setempat dilaporkan telah menyetujui alokasi anggaran militer dalam jumlah fantastis demi mendanai pembelian berbagai perangkat tempur mutakhir.
"Saya akan membuat keputusan dalam waktu yang cukup singkat ke depan," jelas Trump.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
