Trump Ngambek Sederet Negara Ini Tolak Bantu Amerika Lawan Iran di Selat Hormuz

Repelita Washington - Sejumlah negara kompak menolak permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawal kapal minyak di Selat Hormuz akibat ditutup Iran.

Trump ngambek setelah sederet negara ini tolak bantu Amerika lawan Iran di Selat Hormuz yang diblokade.

Tak hanya itu, beberapa dari mereka bahkan memberikan respons yang terlihat cukup dingin dan lainnya membuka kemungkinan diskusi tanpa memberi komitmen yang jelas.

Sebagaimana diketahui, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz buntut serangan gabungan Amerika Serikat-Israel ke negara itu sejak 28 Februari 2026.

Penutupan jalur pelayaran krusial itu telah berdampak fatal bagi ekonomi global karena melumpuhkan seperlima pasokan minyak dunia.

Australia menyatakan secara tegas tidak akan mengirimkan kapal angkatan laut untuk membantu pembukaan kembali Selat Hormuz.

Perdana Menteri Anthony Albanese dan anggota Parlemen Australia Catherine King mengatakan pihaknya tidak akan mengirim kapal ke Selat Hormuz.

Di sisi lain mereka mengakui, langkah itu penting, tetapi hal tersebut bukan sesuatu yang diminta dari pihaknya atau sesuatu yang bisa dikontribusikan.

Perancis menegaskan mereka tidak akan mengirim kapal ke Selat Hormuz dengan alasan kebijakan defensif.

Kementerian Eropa dan Luar Negeri Perancis menegaskan sikap mereka tidak berubah tetap defensif terkait masalah tersebut.

Jepang mengatakan tidak mempertimbangkan untuk mengirim operasi keamanan maritim ke Selat Hormuz.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi kepada parlemen pada Senin, 16 Maret 2026.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan setiap operasi keamanan maritim akan sangat sulit secara hukum bagi negaranya.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan rencana membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz tidak akan dilakukan melalui misi NATO.

Starmer mengatakan Inggris sendiri saat ini bekerja sama dengan berbagai negara sekutu untuk merancang langkah yang bisa memulihkan kebebasan navigasi di kawasan tersebut.

Menteri Luar Negeri Polandia Radosław Sikorski mengatakan negaranya telah menolak partisipasi militer dalam operasi tersebut.

Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles juga menegaskan Madrid tidak berencana mengirim kontribusi militer.

Ia menyatakan Spanyol sama sekali tidak mempertimbangkan keterlibatan militer dalam konflik di Timur Tengah.

Juru bicara kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan konflik yang terjadi tidak berkaitan dengan NATO.

Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius juga mengatakan negaranya tidak akan ikut operasi militer tersebut.

Pistorius menyebut tidak akan ada partisipasi militer dari Jerman dalam misi pengawalan kapal minyak.

Namun Berlin disebutnya siap mendukung upaya diplomatik untuk memastikan jalur pelayaran tetap aman.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lin Jian mengatakan Beijing menyerukan kepada semua pihak untuk segera menghentikan operasi militer.

Ia juga mendesak menghindari peningkatan ketegangan lebih lanjut dan mencegah gejolak regional berdampak lebih besar pada pembangunan ekonomi global.

Ia mengaku Cina terus berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat dan berkomitmen untuk mendorong dialog atas situasi saat ini.

Korea Selatan menyatakan masih mempertimbangkan permintaan Trump untuk misi tersebut.

Kantor kepresidenan Korea Selatan menyebut akan menjalin komunikasi erat dengan Washington sebelum mengambil keputusan.

Sesuai Konstitusi Korea Selatan, pengerahan pasukan luar negeri memerlukan persetujuan parlemen terlebih dahulu.

Tokoh oposisi menegaskan pengiriman kapal perang ke Selat Hormuz harus mendapatkan izin legislatif dari DPR.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah membahas urgensi pembukaan kembali Selat Hormuz bersama Trump.

Pembahasan itu dilakukan guna menghentikan gangguan pada pengiriman global akibat blokade Iran.

Juru bicara Perdana Menteri mengatakan Starmer juga telah berbicara dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney.

Keduanya sepakat melanjutkan pembicaraan mengenai konflik Timur Tengah dalam pertemuan Senin, 16 Maret 2026.

Para menteri luar negeri Uni Eropa dijadwalkan membahas penguatan misi angkatan laut kecil di Timur Tengah, Senin, 16 Maret 2026.

Namun para diplomat dan pejabat memperkirakan mereka tidak akan membahas perluasan misi itu hingga ke Selat Hormuz yang diblokade.

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan negaranya sejak awal tidak menginginkan perang tersebut.

Namun Denmark disebutnya tetap mempertimbangkan berbagai opsi yang memungkinkan untuk dilakukan.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump tiba-tiba berubah pikiran di tengah banyaknya penolakan.

Ia mengaku tak masalah jika tidak ada yang membantu misi pengawalan kapal minyak.

"Sikap saya adalah kami tidak membutuhkan siapapun. Kami adalah negara terkuat di dunia. Bukan karena kami membutuhkan mereka, tapi karena saya ingin mengetahui bagaimana reaksi mereka," katanya.

Tak hanya itu, Trump lantas memperingatkan bahwa masa depan NATO bisa dalam kondisi sangat buruk jika negara-negara Eropa menolak bekerja sama membuka blokade Selat Hormuz.

Korps Garda Revolusi Islam Iran memberi tantangan terbuka kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Mereka menantang Trump untuk mengirimkan kapal-kapal perangnya ke Teluk Persia.

Adapun tantangan tersebut disampaikan Juru bicara IRGC, Brigjen Ali Mohammad Naini.

Pernyataan ini sekaligus membantah klaim AS yang mengaku telah melumpuhkan angkatan laut Iran.

Naini menegaskan bahwa Selat Hormuz masih berada di bawah kendali penuh angkatan laut IRGC.

Ia pun menentang Trump untuk membuktikan klaimnya dengan mengirim kapal perang ke Timur Tengah.

Menurutnya jika klaim Trump benar, maka seharusnya Pentagon berani mengerahkan kapal-kapal tersebut ke Teluk Persia.

Lebih lanjut, Naini mengklaim militer Iran telah meluncurkan sekitar 700 rudal dan 3.600 drone yang menargetkan Amerika Serikat dan Israel.

Sebelumnya Donald Trump menyerukan negara-negara untuk ikut membantu membongkar kendali IRGC di Selat Hormuz.

Trump menilai negara lain perlu ikut membantu untuk menjaga rute pelayaran kapal minyak dunia.

Namun, sejumlah sekutu Amerika Serikat seperti Jepang dan Australia tidak berencana mengikuti seruan tersebut.

Sedangkan Korea Selatan masih mempertimbangkan permintaan Trump dengan hati-hati.

Pemerintah Iran dengan tegas membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Teheran ingin bernegosiasi untuk mengakhiri perang.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.

Ia juga menepis laporan yang mengklaim bahwa pihaknya telah berupaya berkomunikasi dengan AS dalam beberapa hari terakhir.

Araghchi memastikan itu semua sebagai kebohongan belaka yang dibuat oleh pihak Amerika.

Ia menegaskan bahwa Iran tidak mempercayai janji-janji Trump berdasarkan pengalaman pahit sebelumnya.

Itu karena Trump telah memainkan permainan yang sama dan menyerang Teheran setidaknya dua kali di tengah negosiasi yang sedang berlangsung.

Pejabat senior itu juga menolak penilaian bahwa konflik tersebut merupakan perang untuk bertahan hidup bagi Republik Islam.

Ia menegaskan bahwa negaranya masih dalam kondisi stabil dan cukup kuat untuk menghadapi serangan dari pihak luar.

"Kami bangga dengan perlawanan kami, dan kami akan terus membela tanah air kami dengan segenap kekuatan kami," tegasnya.

Araghchi juga membantah klaim sepihak AS yang menyebut Teheran telah berulang kali berupaya untuk menghubungi Washington.

"Seperti yang telah berulang kali kami nyatakan baru-baru ini dalam wawancara dengan CBS kemarin, kami belum menghubungi pemerintah AS atau meminta mereka untuk menghentikan perang," tuturnya.

Menurutnya, perang ini harus dikelola sedemikian rupa sehingga mencegah musuh untuk mempertimbangkan mengulangi perbuatannya.

"Penolakan kami untuk tidak menerima gencatan senjata bukan berarti kami menginginkan perang. Sebaliknya, itu karena perang ini harus berakhir dengan cara yang memastikan musuh kami tidak akan pernah lagi mempertimbangkan serangan dan agresi semacam itu," jelasnya.

"Saya percaya, mereka telah belajar dari kesalahan mereka sekarang. Mereka menyadari jenis negara yang mereka hadapi. Negara yang tidak ragu untuk membela diri dan siap untuk melanjutkan perang di manapun diperlukan," sambungnya.

Tak hanya itu, Araghchi justru menilai AS lah yang mulai tampak putus asa terhadap Selat Hormuz.

Terlebih setelah sejumlah negara telah menolak ketika Presiden AS Donald Trump meminta bantuan kapal perang mereka di Selat Hormuz.

"15 hari setelah perang dimulai mereka beralih ke negara-negara yang sebelumnya mereka anggap sebagai musuh. Meminta mereka untuk menjadi mediator agar Selat Hormuz dapat dibuka untuk kapal-kapal mereka," pungkasnya.(*)