Parlemen Italia Heboh! Hibah Kapal Induk Garibaldi ke Indonesia Tuai Kontroversi

 

Repelita Roma - Rencana pemerintah Italia menghibahkan Kapal Induk Giuseppe Garibaldi ke Indonesia menimbulkan kontroversi setelah parlemen Italia mempertanyakan kebijakan memberikan kapal induk gratis senilai 54 juta euro atau sekitar Rp1 triliun itu ke Jakarta .

Dikutip dari laman Ilfattoquotidiano.it edisi 12 Maret 2026, kontroversi itu bermula dari surat yang dikirimkan Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemenhan RI Marsdya Yusuf Jauhari tertanggal 25 September 2025 ke pemerintah Italia yang ditujukan kepada Direktur Persenjataan Nasional Kemenhan Italia Laksdya Giacinto Ottaviani .

Para anggota parlemen Italia mempertanyakan mengapa surat dari Kemenhan RI tidak pernah dikirimkan ke parlemen Italia dan hal itu sudah dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Italia Isabella Rauti pada Selasa lalu .

Rauti adalah juru bicara Kemenhan Italia di Komite Luar Negeri dan Pertahanan Senat yang menjelaskan duduk perkara di hadapan komisi .

Para anggota Komite dipanggil untuk memberikan suara pada dekrit Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto yang menyerahkan kapal Garibaldi secara cuma-cuma kepada Indonesia setelah berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri Antonio Tajani .

Senat mempertanyakan mengenai pembayaran jasa oleh Kemenhan RI kepada perusahaan swasta Italia pembuat kapal selam mini, Drass, yang disebut dalam surat tersebut .

Tanggapan Rauti kepada Komisi tidak memuaskan pihak oposisi, yang meminta dan memperoleh penundaan pemungutan suara karena mereka meminta kejelasan lebih lanjut tentang pemberian kapal induk kepada Jakarta .

Oposisi juga meminta Menhan Guido Crosetto datang langsung ke parlemen memberi penjelasan terkait skema hibah yang dinilai tidak transparan .

Oposisi menegaskan, persetujuan dari mereka bukan sekadar formalitas dan tanpa persetujuan yang mengikat, oposisi mengancam proses hibah kapal induk tidak bisa dilakukan .

Akibatnya, pemungutan suara untuk pengesahan hibah kapal induk di Komite kemungkinan ditunda hingga setelah referendum politik pada akhir Maret 2026 .

Tidak puas dengan jawaban eksekutif, kubu oposisi pun menerbitkan surat Kemenhan RI di Ilfattoquotidiano.it yang berisi beberapa referensi kepada Drass, perusahaan milik Sergio Cappelletti .

Perusahaan Drass sebelumnya diketahui mendanai Partai Brothers of Italy yang dipimpin Perdana Menteri Giorgia Meloni sebesar 10 ribu euro pada 2022 dan 7.500 euro antara tahun 2019 dan 2020, seperti yang dilaporkan Il Domani .

Dalam surat itu, di bawah judul "Fasilitasi Pembayaran," dinyatakan bahwa jika peraturan perundang-undangan yang berlaku mencegah pembayaran langsung dari Kementerian Pertahanan Indonesia kepada Kementerian Pertahanan Italia, maka Kemenhan RI akan menunjuk Drass Galeazzi sebagai entitas yang ditunjuk .

Drass Galeazzi akan diberi kompensasi sesuai dengan ketentuan dan nilai offset yang dihasilkan oleh transfer ITS Garibaldi akan dikreditkan ke rekening mitra yang ditunjuk, Drass Galeazzi .

Menurut laporan ringkasan yang diterbitkan Selasa malam, Wakil Menteri Rauti memberikan penjelasan bahwa ini bukan keputusan politik atau diskresioner, melainkan keputusan prosedural karena dokumen tersebut tidak sesuai dengan peraturan Italia .

Menurut Rauti, dalam hubungan kelembagaan dan dialog internasional, bentuk dan saluran transmisi sangat penting, bukan hanya faktor formal karena dokumen yang dikirim secara sepihak tidak termasuk dalam prosedur administratif standar .

Dalam kasus yang dimaksud, surat tersebut tidak sampai melalui saluran resmi dan diperlakukan sesuai praktik hubungan internasional yaitu diabaikan begitu saja, seolah-olah tidak pernah sampai .

Pihak oposisi juga mempertanyakan kebijakan luar negeri Indonesia, di mana Presiden Prabowo Subianto ke Moskow bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan bertukar salam hangat serta membahas peningkatan bisnis masa depan dengan Rusia .

Rauti pun menjawab ke arah substantif, yaitu penyerahan kapal induk berdasarkan lingkup analisis teknis-administratif biasa yang dilakukan oleh badan-badan yang berwenang .

Rauti juga menjelaskan alasan layak pemerintah Italia menyumbangkan kapal induk berusia 40 tahun itu ke Indonesia dengan fokus pada kelayakan ekonomi operasi .

Penilaian ini terutama berfokus pada kelayakan ekonomi operasi dibandingkan dengan alternatif yang tersedia bagi Administrasi Pertahanan Italia .

Transfer gratis kapal angkatan laut yang nilai inventaris residualnya diperkirakan sekitar 54 juta euro adalah pilihan yang paling hemat biaya karena menghindari pengeluaran tambahan bagi anggaran negara Italia .

Hal itu menghindari biaya tertentu untuk pemeliharaan kapal yang diperkirakan untuk tahun 2025 mencapai 5 juta euro dan biaya pembongkaran yang diperkirakan mencapai 18,7 juta euro jika tidak ada pihak yang berminat membeli .

Dari perspektif Indonesia, proses ini tetap membutuhkan anggaran besar karena pemerintah telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp7,2 triliun untuk modernisasi dan retrofit Garibaldi di galangan kapal Indonesia .

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigadir Jenderal Rico R Sirait mengatakan kegiatan retrofit dan modernisasi direncanakan dilaksanakan di Indonesia melalui proses pemilihan penyedia sesuai mekanisme pengadaan .

TNI juga telah mempersiapkan sekitar 500 personel untuk mengawaki kapal induk tersebut, termasuk pembinaan dan pelatihan yang diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional .

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menargetkan kapal induk pertama milik Indonesia itu tiba di tanah air sebelum peringatan HUT TNI pada 5 Oktober 2026 .

Kapal induk dengan panjang 180,2 meter ini akan menjadi aset strategis yang memperkuat kemampuan proyeksi kekuatan TNI AL di kawasan, sekaligus simbol baru kebanggaan maritim Indonesia .(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga