Negara Sekutu Tolak Kirim Kapal Perang, Ajakan Trump Amankan Selat Hormuz Diabaikan

 

Repelita Washington - Ketegangan di Selat Hormuz semakin memanas seiring meningkatnya ancaman penutupan jalur vital perdagangan energi dunia tersebut.

Di tengah situasi itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajak sejumlah negara sekutu untuk ikut mengirim kapal perang guna mengamankan jalur pelayaran di kawasan tersebut.

Ajakan itu disampaikan Trump agar kapal tanker yang mengangkut komoditas energi tetap bisa melintas di Selat Hormuz, terutama setelah Iran memperingatkan akan menutup jalur tersebut bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan Israel.

Namun, seruan Washington tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif dari negara-negara sekutu yang dimintai bantuan.

Sejumlah negara justru menyatakan enggan mengirim armada militer ke wilayah yang tengah memanas tersebut.

Seperti diketahui, Trump telah meminta dukungan dari beberapa negara besar seperti China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris untuk membantu mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Permintaan itu muncul di tengah lonjakan harga minyak dunia yang dipicu ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.

"Saya meminta negara-negara itu untuk turut melindungi wilayah mereka sendiri karena itu merupakan kepentingan mereka," ujar Trump kepada wartawan di atas pesawat Air Force One, dikutip dari Associated Press pada Senin, 16 Maret 2026.

"Itu adalah tempat di mana mereka mendapatkan energi," tambahnya menjelaskan alasan mengapa negara-negara tersebut seharusnya ikut terlibat.

Trump juga disebut telah meminta para pejabatnya untuk menghubungi negara-negara tersebut secara langsung guna membahas kemungkinan dukungan militer.

Meski permintaan tersebut disampaikan secara terbuka, tidak semua negara bersedia mengikuti langkah Washington di kawasan Teluk.

Sejauh ini, setidaknya empat negara telah menyatakan keengganan untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz yang tengah memanas.

Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena sejumlah negara lainnya masih mempertimbangkan sikap mereka secara hati-hati.

Para menteri luar negeri negara-negara Uni Eropa bahkan dijadwalkan bertemu pada Senin, 16 Maret 2026 untuk membahas situasi tersebut.

Namun, pertemuan itu diperkirakan tidak akan menghasilkan keputusan untuk memperluas peran Uni Eropa di kawasan tersebut mengingat sensitivitas konflik.

Sementara itu, China belum memberikan pernyataan resmi terkait permintaan Trump untuk mengirimkan kapal perang.

Meski demikian, permintaan kepada Beijing dinilai cukup besar mengingat hubungan strategis China dengan Iran sebagai mitra dagang utama.

Jepang menjadi salah satu negara yang menghadapi dilema dalam merespons permintaan Washington di tengah ketegangan yang meningkat.

Meski memiliki ketergantungan besar terhadap pasokan minyak dari Asia Barat dan dikenal sebagai sekutu dekat Amerika Serikat, Jepang terhalang oleh konstitusi negaranya.

Konstitusi Jepang mengatur bahwa militer hanya dapat dikerahkan untuk menghadapi ancaman eksistensial terhadap negara, bukan untuk konflik di luar negeri.

Seturut laporan Japan Today, pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi berpotensi menghadapi persoalan konstitusional jika memutuskan mengirim pasukan ke Selat Hormuz.

"Apa yang secara teknis biasa kami lakukan dan apakah kami harus melakukannya dalam situasi ini adalah cerita yang berbeda," kata Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi, dikutip dari The Guardian.

Pemerintah Inggris juga dilaporkan tidak berencana mengirim armada perang besar ke kawasan tersebut mengingat risiko eskalasi yang tinggi.

Menurut laporan The Guardian, London masih mempertimbangkan dampak yang bisa muncul jika pengerahan militer besar-besaran dilakukan di Selat Hormuz.

Sebagai alternatif, Inggris disebut lebih memilih memberikan kontribusi dalam bentuk lain, seperti teknologi militer dan drone canggih.

Sekretaris Negara Inggris bidang Energi, Ed Miliband, menyebut salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penyediaan drone penyapu ranjau laut.

"Sangat penting untuk kita mendapatkan kembali akses Selat Hormuz. Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan [untuk berkontribusi], termasuk drone pemburu ranjau," katanya dalam wawancara dengan BBC.

Sikap hati-hati juga ditunjukkan oleh Prancis yang khawatir konflik akan meluas jika pengerahan militer besar-besaran dilakukan.

Pemerintah Prancis menilai pengerahan kekuatan militer besar-besaran justru berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di kawasan tersebut.

Pejabat Kementerian Luar Negeri Prancis menegaskan bahwa fokus utama mereka saat ini adalah menjaga stabilitas kawasan, bukan memperbesar potensi konfrontasi militer.

Australia juga menyatakan tidak akan mengirim kapal perang ke Selat Hormuz karena berbagai pertimbangan teknis dan strategis.

Keputusan tersebut dipengaruhi kondisi armada Angkatan Laut Australia yang saat ini terbatas karena sedang menjalani proses modernisasi besar-besaran.

Sejumlah kapal perang mereka akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat, sementara program penggantian baru diperkirakan baru selesai pada 2029 mendatang.

Saat ini, Angkatan Laut Australia disebut hanya memiliki sembilan kapal perang yang masih bisa dioperasikan untuk menjaga wilayah mereka sendiri.

"Kami tidak akan mengirim kapal ke Selat Hormuz. Kami sadar betapa pentingnya hal itu. [Namun] itu bukan hal yang diminta kepada kami maupun jenis kontribusi yang akan kami berikan," tutur Menteri Transportasi Catherine King pada Senin, 16 Maret 2026.

Penolakan dari sejumlah negara ini menunjukkan bahwa sekutu-sekutu AS enggan terlibat langsung dalam konflik yang berpotensi meluas di Timur Tengah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga