Repelita Jakarta - Fenomena rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo yang berubah nama menjadi 'Tembok Ratapan Solo' di Google Maps mendapat sorotan tajam dari politikus senior PDIP Aria Bima.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP tersebut menilai ekspresi publik di ruang digital merupakan bagian dari praktik demokrasi yang harus dihormati.
“Apakah itu mendukung Pak Jokowi atau menjerumuskan Pak Jokowi, kan kita juga nggak ngerti. Tapi intinya, demokrasi itu selain terkait pemilu yang jujur dan adil, juga kebebasan berpendapat, termasuk lewat media sosial yang sudah diatur UU ITE,” ujar Aria Bima kepada wartawan Jumat 20 Februari 2026.
Namun demikian Aria menyinggung bahwa dalam dinamika politik belakangan ini masih terlihat gejala pengkultusan individu yang perlu diwaspadai bersama.
Ia mengingatkan pola semacam itu belum tentu berdampak positif bagi figur yang bersangkutan bahkan bisa menjadi bumerang di kemudian hari.
Menurutnya terjadi pergeseran perilaku pemilih terutama di kalangan generasi muda atau Gen Z yang semakin kritis dan rasional.
Model pengkultusan tokoh dinilai tidak lagi efektif menarik simpati publik seperti yang terjadi pada era-era sebelumnya.
“Model pengkultusan saya kira sudah tidak terlalu mendapatkan respons, terutama dari Gen Z. Sekarang kan tingkat ID partai saja menurun, sementara ID personal meningkat,” jelasnya.
Aria menegaskan bahwa ekspresi publik terhadap pemimpin termasuk kepada Jokowi kini lebih mengarah pada ukuran meritokrasi serta kejelasan visi dan misi untuk masa depan bangsa.
Ia meyakini masyarakat semakin rasional dalam menilai kepemimpinan dan tidak mudah terpengaruh oleh pencitraan semata.
“Saya melihat bentuk-bentuk ekspresi kepada siapa pun, tidak hanya Pak Jokowi, mulai sekarang ke arah meritokrasi dan hal-hal yang menyangkut visi misi seorang pemimpin untuk bangsa ini ke depan seperti apa,” ujarnya.
Lebih jauh Aria mewanti-wanti bahaya pengkultusan berlebihan di media sosial yang dapat berdampak negatif bagi figur yang dikultuskan.
Dalam istilah Jawa ia menyebut praktik itu bisa menjadi upaya “menjolomprongke” atau justru menjerumuskan seseorang agar menjadi sasaran hujatan publik.
“Tiba-tiba ada orang yang memberikan kultus yang begitu besar, banyak menjolomprongke—orang Jawa bilang—biar jadi hujatan publik. Jadi saya tidak berkomentar mengenai informasi dari media sosial kecuali berita dari media mainstream,” pungkasnya.
Sebelumnya kediaman mantan Presiden RI Joko Widodo di kawasan Sumber Solo memicu diskusi publik setelah titik koordinatnya di Google Maps mendadak berubah nama menjadi “Tembok Ratapan Solo” yang viral di media sosial.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
