Repelita Jakarta - Polemik mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo terus menjadi bahan perdebatan publik.
Dalam sebuah diskusi terbuka di kanal YouTube milik Bambang Widjojanto, isu ini kembali mencuat setelah Roy Suryo dan Bambang secara rinci membeberkan sederet kejanggalan.
Roy Suryo menegaskan bahwa apa yang dilakukannya bukan upaya mencari kesalahan pribadi, melainkan mendorong pemulihan etika dan kejujuran pejabat publik.
"Orang yang tidak waras adalah mereka yang tidak mau mengakui kebohongan atau tidak berpihak pada kejujuran," ucap Roy dalam pernyataan tajamnya.
Ia menyebut bahwa isu ijazah ini bisa jadi sengaja dipertahankan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan besar lainnya.
Roy bahkan menyebutnya sebagai bagian dari “teori badut” yang bertujuan menciptakan kegaduhan berkepanjangan.
Ia lalu mengingatkan publik pada klaim Jokowi di UGM tahun 2017 yang menyebut Ir. Kasmojo sebagai pembimbing skripsinya.
Namun, Kasmojo sendiri telah membantah dan menyatakan bahwa pada masa itu ia belum memenuhi syarat menjadi pembimbing.
Roy menilai pernyataan itu justru memperkuat kecurigaan masyarakat.
Kejanggalan lainnya terletak pada bukti penerimaan mahasiswa baru yang menurut Roy tidak cocok dengan penanggalan Jawa.
Ia mengatakan bahwa koran edisi tersebut kini tidak lagi tersedia secara fisik di Perpustakaan Daerah Yogyakarta, melainkan hanya dalam versi digital.
"Bukti pembayaran registrasi juga hanya untuk empat semester, ini janggal," ujarnya.
Roy juga menyoroti Kartu Hasil Studi yang menunjukkan IPK tidak konsisten dengan nilai-nilai C dan D yang tertera.
Mengenai skripsi, ia mengklaim bahwa dokumen yang pernah dipamerkan itu tidak memenuhi unsur formal.
Ia menyebut tidak ada lembar pengesahan, lembar pengujian, dan tanda tangan yang digunakan berbeda dari milik Prof. Ahmad Sumitro.
Putri dari Prof. Sumitro turut membenarkan bahwa tanda tangan itu bukan milik ayahnya.
"Skripsi itu tidak sah," tegas Roy Suryo.
Sementara itu, Bambang Widjojanto menyoroti lemahnya pembuktian dalam kasus ini.
Ia mengkritik Bareskrim karena hanya menampilkan fotokopi ijazah dalam kondisi terlipat dan kotor.
Menurutnya, jika memang ada dokumen asli, seharusnya itulah yang diperlihatkan ke publik.
Ia juga menyinggung ketidakadilan dalam proses hukum terhadap Bambang Tri dan Gus Nur yang dipenjara tanpa pernah ditunjukkan ijazah asli di pengadilan.
"Kalau orang dituduh mencuri, alat bukti kejahatannya jelas ditunjukkan. Kenapa tidak dengan ijazah ini?" tanyanya.
Roy kemudian menambahkan bahwa perbedaan perlakuan hukum menunjukkan adanya diskriminasi serius.
Ia mempertanyakan kenapa koran bisa disita secara fisik, sedangkan ijazah hanya ditampilkan dalam bentuk salinan.
Diskusi berlanjut ke dugaan konspirasi yang melibatkan institusi pendidikan dan pihak tertentu di pemerintahan.
Roy mengutip pernyataan mantan Rektor UGM, Prof. Dr. Sofyan Effendi, yang menyayangkan sikap UGM dan membuka kemungkinan bahwa ijazah tersebut dicetak di luar kampus.
Ia juga menyebut nama Andi Wijayanto yang diyakini tahu detail soal pembuatan ijazah hingga foto yang digunakan.
Bambang dan Roy menyampaikan kekhawatiran bahwa isu ini bisa merusak kredibilitas Presiden Prabowo bila dibiarkan tanpa penyelesaian.
Mereka menegaskan bahwa pejabat yang terindikasi terlibat harus disingkirkan demi menjaga kehormatan lembaga negara.
“Kalau lembaga negara tidak segera bertindak, mereka akan jadi bagian dari permainan ini dan kehilangan kepercayaan publik,” tutup Bambang. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
