Presiden Prabowo akan Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada yang Sarat Politik Uang dan Biaya Tinggi

 

Presiden Prabowo: Evaluasi Pilkada 2024 yang Sarat Politik Uang dan Biaya Tinggi

Jakarta, 1 Desember 2024 - Pilkada 2024 dinilai sarat dengan praktik politik uang dan biaya penyelenggaraan yang tinggi. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya evaluasi mendalam untuk mengatasi masalah tersebut dan menyempurnakan pelaksanaan pilkada ke depan.

"Respons Presiden ya mengajak semua pihak untuk menyempurnakan pelaksanaannya melalui undang-undang," kata Muhaimin Iskandar, Wakil Presiden Republik Indonesia, kepada media di Jakarta pada Sabtu malam.

Muhaimin menambahkan bahwa politik uang menjadi ujian bagi agenda demokrasi Indonesia, baik dalam pilkada maupun pemilu legislatif. Sistem pemilihan yang ada harus dievaluasi secara menyeluruh.

Selain itu, biaya penyelenggaraan pilkada yang menyerap anggaran begitu besar juga menjadi perhatian. "Saya juga sudah sempat diskusi dengan Presiden agar pembelajaran pilkada kali ini dalam konteks penyempurnaan sistem dan undang-undang pemilu serta partai politik untuk masuk perbaikan, sehingga tidak mengurangi kemuliaan kompetisi yang sehat," ujarnya.

Meskipun diwarnai dengan praktik politik uang, Muhaimin menegaskan bahwa pilkada serentak 2024 juga melahirkan sejumlah calon pemimpin daerah yang terpilih tanpa mengeluarkan biaya kampanye besar. "Masih ada yang menang tanpa melakukan politik uang. Mereka mengandalkan data dan gagasan bisa juga terpilih," tambahnya.

Muhaimin menyatakan bahwa meskipun tantangan untuk menyempurnakan pelaksanaan pilkada dan pemilu cukup besar, masih ada peluang untuk melakukan perbaikan dalam sistem tersebut. (*)

Editor: RN Pewarta Repelita

Baca Juga