Repelita Jakarta - Rencana penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng subsidi merek Minyakita kini menjadi buah bibir yang panas di tengah publik.
Para pengamat menilai, apabila lonjakan harga minyak goreng ini tidak dapat dikendalikan, maka hal itu akan menjadi cermin nyata dari kegagalan kinerja kabinet, khususnya jajaran menteri yang mengelola sektor pangan.
ADVERTISEMENT
Seorang pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, secara spesifik menyoroti pergerakan Zulkifli Hasan (Zulhas), yang dikenal sebagai pencetus program Minyakita ketika masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan.
Menurut Efriza, Zulhas terlihat lepas tangan dalam menghadapi masalah ini, padahal jabatannya saat ini adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan yang memiliki kuasa besar atas kebijakan distribusi.
Efriza menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh Zulhas justru bersifat kontraproduktif dan semakin membelenggu perekonomian warga kecil.
Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia menyandang status sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia, yang seharusnya menjadi kekuatan bukan kelemahan.
“Zulhas semakin mempersulit ekonomi masyarakat. Kegagalan Zulhas menunjukkan ironi atas status Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar dunia,” tegas Efriza kepada RMOL, Minggu, 10 Mei 2026.
Berdasarkan pemantauan di pasar hingga tanggal 10 Mei 2026, harga Minyakita di tingkat pengecer telah melampaui batas HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
Di beberapa wilayah, angka tersebut bahkan sudah menembus level psikologis Rp20.000 per liter, membuat resah ibu rumah tangga.
Di ibukota Jakarta, sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Cijantung dan Rawamangun dilaporkan mematok harga Minyakita hingga menyentuh angka Rp22.000 per liter.
Sementara itu, di wilayah Pekanbaru, Riau, lonjakan harga terpantau lebih drastis lagi, yakni berkisar antara Rp20.000 hingga Rp23.000 per liter, sebuah nilai yang bahkan melampaui harga minyak goreng premium biasa.
Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Bekasi dan beberapa daerah lainnya di Jawa Barat, di mana rata-rata harga di tingkat eceran berada di kisaran Rp18.500 hingga Rp20.000 per liter.
Secara agregat nasional, berdasarkan data dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), rata-rata harga nasional tercatat berada di angka Rp16.000 hingga Rp17.500, namun kelangkaan stok sering terjadi di lapangan dan kerap dijual dengan sistem paket atau bundling.
Menurut analisis Efriza, akar persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan bahan baku, melainkan pada sistem distribusi yang kacau balau serta lemahnya fungsi pengawasan di lapangan.
Ia menyebut langkah menaikkan HET sebagai sebuah "jalan pintas" yang sama sekali tidak menyentuh solusi fundamental dari permasalahan yang ada.
“Kapasitas Zulhas dalam menjaga kestabilan harga minyak goreng domestik justru terlihat karut-marut,” cetusnya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan distribusi dan menindak tegas para penimbun maupun pedagang nakal, ketimbang mengubah aturan harga.
“Bukan malah memilih menaikkan HET Minyakita. Itu menunjukkan kegagalan pemerintah, sementara yang harus menanggung dampaknya adalah rakyat,” sindir Efriza.
Efriza pun menyimpulkan bahwa lonjakan harga yang tak terkendali ini menjadi bukti nyata lemahnya manajemen pangan di bawah komando Zulhas.
“Naiknya HET Minyakita bukan solusi, tetapi bukti kegagalan kerja Zulhas sebagai Menko Pangan,” demikian Efriza.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
