Repelita [Jakarta] - Pegiat media sosial Yusuf Dumdum menumpahkan keheranannya atas kebijakan anggaran pemerintah yang terkesan mengabaikan kesejahteraan tenaga pendidik.
Ia menyentil kontradiksi narasi kelangkaan dana untuk pengangkatan pendapatan guru dengan kebijakan penyesuaian tunjangan bagi instansi lain.
ADVERTISEMENT
Melalui akun X miliknya @yusuf_dumdum pada Kamis (30/7/2026), ia mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan.
"Sampai sekarang gue gak habis pikir, saat di depan para guru bilang uangnya gak ada karena dicuri," kata Dumdum pada Kamis (30/7/2026).
Yusuf menilai terdapat ketidaksesuaian tindakan ketika pemerintah justru menaikkan tunjangan kinerja di jajaran aparat pertahanan.
"Tapi kok malah naikin tukin pegawai lain yang bukan guru," ujar Dumdum.
Ia bahkan melayangkan dugaan bahwa situasi ini sengaja dipelihara agar tingkat kecerdasan masyarakat tidak berkembang secara optimal.
"Emang fix, konoha gak mau rakyatnya pinter. Karena kalau pinter susah dibodohin," pungkasnya.
Peningkatan tunjangan kinerja tersebut tertuang secara resmi melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2026 serta Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengonfirmasi penerbitan regulasi penyesuaian tunjangan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa penyesuaian itu merupakan apresiasi atas keberhasilan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja di lingkungan Kemhan maupun TNI.
"Benar, Kemhan telah menerima informasi terkait Peraturan Presiden mengenai penyesuaian tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kemhan," ujar Brigjen Rico.
Pihaknya berharap langkah penyesuaian ini dapat memicu peningkatan dedikasi seluruh personel dalam mengawal kedaulatan serta program strategis negara.
"Kenaikan tersebut juga menjadi penyemangat bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara serta mendukung berbagai program strategis pemerintah," tukasnya.
Kendati demikian, besaran terperinci terkait penyesuaian tunjangan tiap tingkatan belum dibeberkan secara terbuka ke publik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membeberkan bahwa Indonesia sebenarnya mencatatkan nilai surplus ekonomi dalam kurun dua dekade terakhir.
"Dari 22 tahun itu, hanya 5 tahun kita tidak untung, 17 tahun kita untung," kata Prabowo.
Namun, ia menyoroti kebocoran penerimaan negara akibat manipulasi laporan perdagangan yang merugikan keuangan publik dalam jumlah fantastis.
"Katanya mereka jual 1.000 ton, tapi yang mereka lapor 500 ton. Artinya negara rugi. Kita rugi 908 miliar dollar AS selama 34 tahun atau Rp15.000 triliun," jelasnya.
Presiden mengaitkan maraknya kebocoran kas negara tersebut sebagai pemicu utama terhambatnya kenaikan kesejahteraan para pegawai negeri dan guru.
"Kenapa gaji guru tidak bisa baik, gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang? Ya karena uangnya enggak ada. Diambil terus," Prabowo menuturkan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
