Repelita Jakarta - Niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan legalitas ijazah setingkat sekolah menengah atas lewat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dinilai tidak lagi memiliki manfaat hukum.
ADVERTISEMENT
Pandangan tegas tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026.
Menurut pakar hukum tata negara tersebut, upaya pembuktian ulang di pengadilan tidak akan mengubah keadaan lantaran putusan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung sudah berkekuatan hukum tetap.
Sifat putusan kedua lembaga peradilan tertinggi itu membuat celah untuk kembali memperdebatkan pokok perkara serupa melalui jalur hukum lain sudah tertutup rapat.
"Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya," ujar Yusril.
Ia juga memaparkan bahwa langkah hukum luar biasa berupa pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung hanya menjadi hak bagi pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam sengketa.
Dalam berkas perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung, pihak yang berstatus sebagai tergugat tercatat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sementara itu, Gibran diketahui tidak pernah masuk dalam proses persidangan sebagai pihak tergugat intervensi sehingga dirinya tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan upaya banding maupun peninjauan kembali.
Di sisi lain, pihak kementerian terkait dikabarkan tidak akan menempuh jalur peninjauan kembali dan memilih segera menjalankan amar putusan pengadilan tersebut.
"Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final," tegasnya.
Atas dasar pertimbangan yuridis tersebut, rencana pembuktian keaslian dokumen pendidikan di meja hijau dianggap tidak akan membuahkan hasil hukum apa pun karena objek sengketanya identik.
"Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," tegasnya.
Sebelumnya pada Kamis sore, Gibran sempat mengungkapkan kepada publik bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar dirinya tetap berjuang membuktikan keabsahan riwayat pendidikannya.
Ia juga mengklaim telah menjalin komunikasi dengan pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna membahas rencana pengajuan peninjauan kembali ke tingkat Mahkamah Agung.
"Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
