Repelita Jakarta - Klarifikasi resmi disampaikan oleh pihak Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan guna meluruskan dinamika kegaduhan di ruang digital terkait pidato kepala negara mengenai pola konsumsi finansial masyarakat pedesaan.
Menko Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa penggalan dokumentasi penyataan Presiden Prabowo Subianto telah dieksploitasi secara keliru oleh sejumlah oknum di jejaring sosial hingga memicu polemik serta miskonsepsi sosiologis yang meluas.
ADVERTISEMENT
Dirinya mengimbau agar lapisan masyarakat melihat secara utuh orientasi serta lokasi penempatan pidato kenegaraan tersebut saat sang kepala negara tengah menghadiri agenda formal di wilayah Jawa Timur.
“Kita harus paham apa yang dikatakan Pak Presiden kemarin waktu di Nganjuk. Wah, macam-macam pelintirannya di media sosial,” ujar Yusril dikutip fajar.co.id, Minggu 24 Mei 2026.
Mantan pakar hukum tata negara ini menyayangkan munculnya gelombang kepatikan semu serta narasi satire yang mendiskreditkan kapasitas pemahaman ekonomi sang presiden akibat distorsi informasi tersebut.
“Orang kampung kan gak pakai dolar, kata Pak Presiden. Terus diledekin di mana-mana,” katanya.
“Seolah-olah Pak Presiden tidak paham tentang soal. Beliau sangat paham. Sangat-sangat paham,” lanjut Yusril.
Dirinya memberikan pembelaan dengan menegaskan bahwa latar belakang literasi serta penguasaan teori pembangunan ekonomi yang dimiliki oleh sang presiden sejatinya sangat mumpuni dan teruji lewat karya tulis.
“Menulis buku ekonomi tebal-tebal begini. Masa tidak paham hal ini?," bebernya.
Langkah penyederhanaan diksi komunikasi dalam forum tersebut murni dilakukan sebagai bentuk penyesuaian sosiologis agar pesan mengenai penguatan ekonomi kerakyatan dapat tersampaikan secara inklusif kepada audiens lokal.
"Tapi seorang Presiden harus bicara kepada rakyatnya. Di Nganjuk bicara sama orang kampung. Dan meresmikan kooperasi di Nganjuk itu,” jelasnya.
Dalam narasinya, ia juga menyoroti ironi tingginya angka ketergantungan pasar domestik terhadap komoditas pabrikan luar negeri, bahkan untuk jenis perkakas penunjang sektor pertanian yang tergolong sederhana.
“Semua kita tahu. Begu banyak barang kita impor. Sampai peniti pun kita impor. Pacul kita impor,” Yusril menuturkan.
“Apa kita gak bisa bikin peniti, gak bisa bikin pacul yang benar aja? Ya kan?," tambahnya.
Konsekuensi dari tingginya aktivitas pengadaan barang dari luar negeri tersebut dinilai menjadi faktor utama yang membuat ketahanan pasar nasional menjadi sangat rentan terhadap guncangan geopolitik serta fluktuasi nilai mata uang asing.
"Dan dibalik semua itu, barang impor. Dan barang impor ini, bisa menyusahkan kita juga,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia memberikan atensi khusus pada derasnya arus pemanfaatan teknologi niaga berbasis internet yang kini menuntut adanya konvergensi sistem pembayaran menggunakan instrumen moneter global terkuat.
“Dengan sistem perdagangan online, digital ekonomi, seperti sekarang. Dan segalanya itu ditentukan oleh mata uang yang paling kuat,” bebernya.
Kendati demikian, dirinya memproyeksikan bahwa hegemoni finansial konvensional yang sempat merajai pasar internasional pasca-pergolakan bersenjata global di masa lalu kini mulai mengalami pergeseran poros secara perlahan.
"Makanya, pelan-pelan sudah bergeser dari Amerika. Dolar menguat pada waktu Perang Dunia Kedua,” tukasnya.
Ia memandang dominasi faksi kapitalisme kontemporer masih memegang kendali atas ekosistem perdagangan, sehingga menuntut adanya transformasi peran bagi bangsa agar mampu melompat dari sekadar pasar konsumsi.
“Persoalannya, kapan kita akan menjadi pengendali. Bukan hanya menjadi konsumen dalam hal itu,” tandasnya.
Di sisi lain, pernyataan pembelaan dari pihak kementerian tersebut langsung memicu reaksi kontra serta tanggapan bernada sindiran dari salah satu tokoh pegiat media sosial di platform digital.
Akun Herwin Sudikta melayangkan kritik terbuka melalui saluran komunikasi daring dengan menilai penuturan pejabat publik tersebut justru terkesan menempatkan kapasitas intelektual warga daerah tertinggal.
"Kasian banget orang Ngajuk dianggep gak ngerti apa-apa sama Yusril,” ucap Herwin.
Dirinya mengekspresikan keberatan kolektif mewakili masyarakat pedesaan yang menurutnya memiliki tingkat pemahaman yang cukup matang mengenai dinamika perkembangan ekonomi modern saat ini.
"Kami memang orang kampung Yus, tapi gak sebodoh itu lah,” kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
