Berita, Nasional

Syafril Sjofyan Ungkap Catatan Almarhum Rizal Fadillah soal Barang Bukti Ijazah Jokowi dan Kaitan Kombes Iman Imanuddin

Repelita.net

21 November 2026 16:08 WIB • 322 view

Syafril Sjofyan Ungkap Catatan Almarhum Rizal Fadillah soal Barang Bukti Ijazah Jokowi dan Kaitan Kombes Iman Imanuddin
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Pemerhati kebijakan publik sekaligus Sekretaris Jenderal Forum Tanah Air, Syafril Sjofyan, mengungkapkan catatan peninggalan almarhum HM Rizal Fadillah terkait penanganan barang bukti ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya.

Catatan tersebut disampaikan oleh almarhum HM Rizal Fadillah dalam sejumlah pertemuan terbatas di Bandung yang rutin digelar untuk membahas dinamika politik, hukum, serta kebangsaan.

ADVERTISEMENT

Dalam diskusi tersebut, almarhum HM Rizal Fadillah menyuarakan kecurigaan mendalam mengenai keutuhan barang bukti ijazah Joko Widodo yang ditangani oleh aparat kepolisian.

Kecurigaan itu bahkan mengarah pada pertanyaan krusial mengenai apakah dokumen yang disita dan dihadirkan dalam Gelar Perkara benar-benar dokumen asli sejak awal penyitaan atau justru mengalami manipulasi oleh pihak yang menguasai barang bukti.

Syafril Sjofyan menegaskan dirinya tidak serta-merta membenarkan dugaan tersebut karena belum memiliki bukti langsung untuk menyimpulkan adanya pemalsuan barang bukti oleh Polda Metro Jaya.

Meski demikian, Syafril Sjofyan menilai pertanyaan yang pernah diangkat almarhum HM Rizal Fadillah menjadi kian relevan seiring munculnya berbagai perkembangan yang menyeret nama Kombes Iman Imanuddin, mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Nama Kombes Iman Imanuddin kembali mencuat ke ruang publik menyusul penggeledahan rumah di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, yang diduga menjadi posko terkait perkara dugaan makar.

Syafril Sjofyan mempertanyakan apakah rangkaian peristiwa tersebut sekadar kebetulan atau mencerminkan persoalan lebih luas mengenai integritas, kewenangan, serta akuntabilitas aparat penegak hukum.

Terkait pelaksanaan Gelar Perkara ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Syafril Sjofyan menyoroti aturan yang hanya memperbolehkan para tersangka dan advokat melihat dokumen tanpa diizinkan memegang maupun memotretnya.

Ia mengakui perlindungan terhadap barang bukti memang diperlukan dan tidak setiap peserta Gelar Perkara berhak memegang atau memotret dokumen tersebut.

Namun, Syafril Sjofyan menekankan bahwa upaya menjaga keutuhan barang bukti tidak seharusnya menghapus ruang verifikasi independen bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Persoalan utamanya terletak pada bagaimana publik memperoleh kepastian bahwa dokumen yang diperlihatkan dalam forum tersebut identik dengan dokumen yang pertama kali disita.

Syafril Sjofyan menilai Polda Metro Jaya perlu menjawab apakah dokumen yang ditampilkan dapat dipastikan sama dengan dokumen sitaan awal serta apakah uji forensiknya memungkinkan pengujian independen.

Dalam perkara yang menyita perhatian nasional, kepercayaan publik tidak cukup dibangun lewat pernyataan penyidik semata melainkan melalui bukti dan mekanisme pemeriksaan yang teruji.

Syafril Sjofyan juga menuturkan informasi yang ia terima langsung dari almarhum HM Rizal Fadillah mengenai pengakuan Kombes Iman Imanuddin yang disebut tidak bisa tidur menjelang Gelar Perkara ijazah Jokowi.

Ia mengakui tidak memiliki rekaman atas informasi tersebut karena hanya para tersangka dan advokat yang hadir dalam forum Gelar Perkara sehingga hal itu disampaikan sebagai kesaksian atas cerita sahabatnya.

Meski demikian, Syafril Sjofyan menilai pernyataan mengenai kegelisahan pejabat penyidik menjelang Gelar Perkara yang dipimpinnya menarik untuk diklarifikasi secara terbuka.

Ia menolak berspekulasi soal motif maupun kondisi psikologis individu, tetapi menegaskan setiap informasi terkait proses penyidikan dalam perkara kontroversial layak mendapat penjelasan.

Menurut Syafril Sjofyan, kecurigaan almarhum HM Rizal Fadillah soal kemungkinan manipulasi barang bukti tidak boleh langsung dianggap benar, namun juga tidak patut diabaikan tanpa pemeriksaan.

Pembuktian ilmiah atas keaslian dokumen serta pembukaan dokumentasi penyitaan dan penguasaan sesuai hukum dinilai Syafril Sjofyan sebagai langkah paling tepat untuk mengakhiri polemik.

Selain soal barang bukti dan Gelar Perkara, diskusi Syafril Sjofyan bersama almarhum HM Rizal Fadillah juga menyinggung peran Kombes Iman Imanuddin dalam proses yang melibatkan Egie, DHL, dan Rismon.

Berdasarkan informasi yang diterima Syafril Sjofyan, Kombes Iman Imanuddin disebut berperan aktif dalam proses yang berujung pada pembebasan atau penyelesaian perkara ketiga tersangka tersebut.

Kombes Iman Imanuddin bahkan disebut hadir langsung di kediaman Joko Widodo di Solo ketika ketiganya menyampaikan permintaan maaf kepada Joko Widodo.

Jika rangkaian peristiwa itu benar sebagaimana informasi yang diterimanya, Syafril Sjofyan menilai publik berhak meminta penjelasan mengenai kapasitas dan kewenangan pejabat yang terlibat.

Perkembangan terbaru mengemuka pada Jumat, 20 November 2026, ketika Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggeledah sejumlah lokasi di Bogor dan Tangerang dalam penyidikan dugaan tindak pidana makar.

Pemberitaan pada Sabtu, 21 November 2026, mengungkapkan salah satu rumah yang digeledah di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, terindikasi dipakai sebagai posko oleh Kombes Iman Imanuddin.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan pelaksanaan penggeledahan tersebut.

Penyidik menyita sejumlah dokumen, spanduk yang disebut berkaitan dengan dugaan permulaan perbuatan dalam perkara makar, serta sejumlah perangkat elektronik untuk kepentingan penyidikan.

Keterangan pejabat Bareskrim dalam pemberitaan pada Sabtu, 21 November 2026, juga menyebut lokasi di Bogor tersebut diduga menjadi posko permulaan permufakatan.

Hingga pemberitaan tersebut dipublikasikan pada 21 November 2026, Bareskrim menyatakan masih menghimpun dan melengkapi alat bukti serta belum mengumumkan penetapan tersangka terhadap Kombes Iman Imanuddin dalam perkara makar.

Syafril Sjofyan menilai transparansi menjadi kunci untuk menjawab fungsi rumah tersebut, pihak yang menggunakannya, isi dokumen serta spanduk yang ditemukan, hingga kaitannya dengan dugaan permufakatan makar dan perkara penyadapan ilegal.

Ia menekankan perlunya pencermatan mendalam atas posisi Kombes Iman Imanuddin yang pernah menjabat Dirdiskrimum Polda Metro Jaya dalam perkara ijazah Jokowi sekaligus namanya muncul dalam penggeledahan rumah terkait penyidikan makar.

Syafril Sjofyan menegaskan dirinya tidak menuduh Kombes Iman Imanuddin memalsukan ijazah, merekayasa barang bukti, maupun melakukan makar karena seluruh dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum.

Namun, catatan almarhum HM Rizal Fadillah mengenai keaslian serta integritas barang bukti ijazah Jokowi dinilai kian layak masuk agenda transparansi publik setelah penggeledahan di Bogor.

Syafril Sjofyan merumuskan empat pertanyaan utama yang perlu dijawab terkait identitas dan rantai penguasaan dokumen ijazah dalam Gelar Perkara, pembatasan akses memegang serta memotret dokumen, peran Kombes Iman Imanuddin terkait Egie, DHL, dan Rismon termasuk pertemuan di Solo, serta kaitan rumah posko di Bogor dengan penyidikan makar.

Keempat pertanyaan tersebut ditegaskan bukan sebagai tuduhan, melainkan tuntutan akuntabilitas institusional terhadap aparat penegak hukum.

Syafril Sjofyan mendesak Kapolri dan Bareskrim tidak membiarkan persoalan ini menggantung, dimulai dengan penjelasan prosedur penyitaan, penyimpanan, pemeriksaan, dan penampakan ijazah Jokowi di Gelar Perkara oleh Polda Metro Jaya serta pembukaan ruang uji independen yang menjaga keutuhan barang bukti.

Langkah berikutnya yang disoroti adalah klarifikasi resmi atas pernyataan Kombes Iman Imanuddin menjelang Gelar Perkara, penjelasan pembatasan akses dokumen, pemaparan hasil penggeledahan di Bogor beserta status hukum pihak terkait, serta pemeriksaan internal bila ditemukan indikasi pelanggaran prosedur atau konflik kepentingan.

Syafril Sjofyan menekankan bahwa Polri harus membuktikan kinerjanya berpijak pada hukum, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu.

Ia juga mengenang almarhum HM Rizal Fadillah sebagai sahabat diskusi dan kawan seperjuangan dalam pertemuan rutin di Bandung yang kerap menguji informasi serta membahas isu politik dan hukum yang luput dari sorotan.

Kepergian almarhum HM Rizal Fadillah tidak boleh membuat catatan dan pertanyaan yang pernah disampaikannya lenyap tanpa kejelasan.

Syafril Sjofyan menegaskan bahwa pembuktian autentisitas dokumen, pertanggungjawaban prosedur penyidikan, serta keterbukaan terhadap pengawasan publik sangat penting demi menjaga kredibilitas institusi penegak hukum dan kepercayaan rakyat terhadap negara (*).

Editor: 91224 R-ID Elok

TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung