Berita, Nasional

Kronologi Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka hingga Wacana Penyusunan Perppu Makar di Balik Kasus Penyadapan

Repelita.net

21 November 2026 22:09 WIB • 56 view

Kronologi Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka hingga Wacana Penyusunan Perppu Makar di Balik Kasus Penyadapan
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Kronologi di balik mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden hingga perkembangan kasus dugaan penyadapan dan wacana penerbitan aturan makar dibedah secara mendalam dalam siniar Bocor Alus Politik yang tayang di kanal YouTube Tempovideochannel pada Sabtu (21/11/2026).

ADVERTISEMENT

Dalam diskusi yang dipandu oleh jurnalis Tempo Pramono bersama rekan-rekannya termasuk Husein tersebut, terungkap bahwa sebelum resmi meletakkan jabatannya, Gibran sempat menemui petinggi Partai Gerindra, Raffi Ahmad, serta Aminuddin Ma'ruf guna menyampaikan dua permintaan utama.

Kedua syarat yang diajukan Gibran saat itu adalah jaminan perlindungan keamanan bagi keluarganya serta kepastian agar hak politiknya tidak dicabut sehingga tetap memiliki peluang maju pada pemilihan umum tahun 2029 mendatang.

Para pembicara memaparkan bahwa langkah pengunduran diri tersebut diambil untuk menghindari risiko bergulirnya hak menyatakan pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat terkait polemik keabsahan ijazah pendidikan yang berpotensi menyeretnya ke persidangan Mahkamah Konstitusi.

Sebelum menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran dilaporkan sempat melakukan penerbangan singkat menggunakan pesawat kepresidenan ke Solo pada Selasa (10/11/2026) dini hari untuk berpamitan langsung kepada orang tuanya, Joko Widodo dan Iriana, di hadapan ajudan Syarif.

"Saya menyerahkan surat pemberhentian diri saya atau pengunan diri saya," ujar Gibran saat mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.

Terkait bursa kandidat pengganti wakil presiden, pembicara menyebut adanya tiga nama utama dari internal Partai Gerindra yakni Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Jenderal Sugiono, selain nama tokoh eksternal seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X, Meutia Hatta, hingga Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Di sisi lain, diskusi dalam kanal YouTube Tempovideochannel itu juga mengulas kemarahan Presiden Prabowo saat bertemu sepuluh mantan pimpinan Polri di Hambalang pada Minggu (8/11/2026) setelah merasa dikhianati akibat terungkapnya penyadapan terhadap ribuan nomor telepon, termasuk milik kepala negara dan kalangan jurnalis.

Terbongkarnya skandal penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta adanya dugaan keterlibatan pengusaha dalam perkara lain yang tengah diusut Kejaksaan Agung tersebut turut memicu pembahasan serius di tingkat pemerintah mengenai wacana penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Makar.

Meski wacana regulasi baru itu mencuat guna menjerat aktor intelektual di balik dugaan permufakatan jahat yang belum terjangkau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Menko Yusril Ihza Mahendra disebut menilai aturan tersebut belum diperlukan dan mengingatkan agar setiap langkah hukum tidak sampai memberangus kebebasan sipil maupun demokrasi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung