Repelita Jakarta - Mantan penasihat spiritual mantan Presiden Joko Widodo, Eko Sriyanto Galgendu, memberikan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto terkait potensi manuver politik dan jebakan dalam pemilihan calon wakil presiden pengganti dalam perbincangan di kanal YouTube Refly Harun Channel pada Sabtu (21/11/2026).
ADVERTISEMENT
Dalam siniar bertajuk WASPADA WAPRES GENG SOLO! EX PENASEHAT JKW BONGKAR SKENARIO 'SERANG BALIK' USAI GIBRAN JATUH!! yang dipandu pakar hukum tata negara Refly Harun tersebut, Eko mengulas dinamika kejatuhan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden yang dinilainya sebagai buah dari hilangnya kewaspadaan serta ambisi kekuasaan berlebihan.
Eko memaparkan bahwa sejak Gibran menerima mandat maju pada Pilpres 2024, di lingkaran terdekat Solo sempat muncul kekhawatiran besar karena mantan Presiden Joko Widodo dianggap telah mempertaruhkan seluruh posisi keluarganya, mulai dari dirinya sendiri, anak, cucu, hingga keluarga besar.
Ia menjelaskan bahwa runtuhnya posisi politik tersebut bermula ketika kekuasaan dijalankan tanpa penjagaan moral sehingga melahirkan upaya mengontrol dan mengawasi seluruh elemen mulai dari rektor, aktivis, hingga pimpinan partai politik yang berujung pada terungkapnya skandal penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
"artinya bahwa siapapun orang apalagi seorang pemimpin seorang presiden itu kan penanggung jawab paling tinggi apa yang kemudian dilakukan oleh kiri kanannya walaupun dia tidak terlibat tetapi karena diuntungkan itu akan kemudian secara tidak langsung dia paham akan kemudian yang terjadi jadi istilahnya di sini mendiamkan," ujar Eko menanggapi pertanyaan Refly Harun mengenai keterlibatan lingkaran Solo dalam kasus penyadapan tersebut.
Lebih lanjut, Eko menilai keberanian mantan Kapolri Listyo Sigit mengkhianati kepala negara melalui operasi penyadapan mustahil dilakukan tanpa adanya tawaran iming-iming jabatan yang lebih tinggi daripada posisi pimpinan kepolisian, termasuk peluang menjadi calon wakil presiden maupun presiden di masa mendatang.
Eko juga mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak terjebak pada pola klasik kekuasaan di mana pemimpin utama dijadikan kambing hitam sementara lingkaran pembantu di sekitarnya menyelamatkan diri, serta meminta kepala negara menerapkan konsep penataan negara agar tidak ada satu pun figur maupun lembaga yang memiliki kekuatan melampaui batas hingga mencampuri kementerian lain.
Terkait pengisian kursi wakil presiden yang kosong menjelang sidang paripurna MPR pada awal Desember mendatang, ia berpesan agar Presiden Prabowo tidak tergesa-gesa menjatuhkan pilihan dan tidak sekadar mengangkat figur internal partai yang justru berpotensi menjadi jebakan politik apabila tidak memiliki kapasitas moral maupun kenegarawanan yang kuat.
Menutup perbincangan di kanal YouTube Refly Harun Channel tersebut, Eko menekankan bahwa wakil presiden baru harus mampu menjalankan fungsi mengembani atau menutupi kelemahan sekaligus memperkuat presiden secara moral, sembari mengajak seluruh elemen bangsa mengurangi kebencian dan memperkuat persatuan nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok