Repelita Jakarta - Pegiat media sosial John Sitorus menyampaikan sorotan tajam terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sorotan tersebut muncul dari unggahan di akun media sosial X miliknya yang menampilkan momen liburan Wakil Presiden.
ADVERTISEMENT
Terlihat dalam unggahan itu Gibran Rakabuming Raka sedang menikmati waktu santai bersama keluarga dan anak-anaknya di sebuah pantai sambil bermain wahana air.
Meanwhile Wapres kita kayak gak ada beban sama sekali.
Komentar itu disampaikan John Sitorus pada Minggu 29 Maret 2026.
Kritik tersebut muncul di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini yang dianggap semakin tidak menentu.
Beberapa isu krusial diprediksi akan menjadi ancaman serius di masa mendatang sehingga pemerintah diharapkan segera memberikan solusi konkret.
Salah satu masalah yang tengah berlangsung adalah krisis pasokan bahan bakar minyak yang sempat terjadi pada 4 Maret lalu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah sedang melakukan negosiasi terkait dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping yang masih berada di Selat Hormuz.
Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak mengancam ketahanan energi nasional karena pemerintah telah menyiapkan alternatif pasokan dari negara lain.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto menyatakan pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan Iran untuk memastikan keselamatan kapal-kapal tersebut.
Selain isu energi ancaman lain datang dari rencana pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di berbagai daerah.
Di Kabupaten Tuban puluhan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilaporkan mendadak dirumahkan tanpa penjelasan yang memadai.
Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan pihaknya harus menghemat anggaran daerah sekitar Rp540 miliar yang berakibat pada pemberhentian 9.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka juga menyatakan sekitar 2.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terancam dipecat pada 2027 untuk mematuhi batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
