Berita, Viral Sosmed

[VIRAL] Rekening Pedagang Ayam Diblokir karena Tunggakan Pajak Rp768 Juta, Penagihan DJP Tuai Kecaman Publik

Repelita.net

10 November 2026 13:40 WIB • 136 view

[VIRAL] Rekening Pedagang Ayam Diblokir karena Tunggakan Pajak Rp768 Juta, Penagihan DJP Tuai Kecaman Publik
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Kasus pemblokiran rekening milik pasangan pedagang ayam broiler di Kabupaten Labuhanbatu Selatan akibat tunggakan pajak ratusan juta rupiah menuai sorotan tajam dari warganet pada Selasa, 10 November 2026.

ADVERTISEMENT

Pasangan pedagang bernama Rojali Harahap dan Dewi Astuti melayangkan protes keras setelah rekening bank mereka diblokir oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantauprapat terkait tagihan Pajak Penghasilan tahun 2020 beserta dendanya yang mencapai Rp768 juta.

Kronologi mengenai keluhan pedagang kecil serta tanggapan otoritas pajak tersebut sebelumnya dibagikan ulang oleh akun @ggi30_ melalui jejaring media sosial Threads pada 10 November 2026.

Dalam unggahan yang telah disaksikan lebih dari lima puluh satu ribu kali tersebut, pemilik akun bernama Gregorius Gary Irman turut menyertakan sindiran singkat mengenai sasaran penagihan pajak ke depannya.

"Bntr lg tukang potong rambut sama tukang pijet," tulis akun @ggi30_ dalam unggahannya pada 10 November 2026.

Berdasarkan informasi yang terlampir dalam gambar unggahan tersebut, Dewi Astuti mengaku heran karena selama tahun 2020 tidak pernah ada petugas pajak yang mendatangi tempat usahanya maupun memberikan surat pemberitahuan dan sosialisasi.

Padahal, pasangan pedagang ayam tersebut menyatakan selalu mematuhi kewajiban perpajakan secara rutin serta melunasi tagihan pajak untuk periode tahun 2021 hingga 2025 tanpa kendala apa pun.

Akibat langkah pemblokiran rekening oleh Direktorat Jenderal Pajak, seluruh dana operasional usaha mereka tertahan hingga membuat kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak ikut terhambat.

Di sisi lain, Kepala KPP Pratama Rantauprapat menjelaskan bahwa rincian penanganan perkara tersebut merupakan kewenangan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II, sembari menegaskan bahwa tindakan pemblokiran sudah dijalankan sesuai tahapan aturan yang berlaku.

Namun, Ikatan Wajib Pajak Indonesia menyayangkan lambatnya respons yang dinilai masih normatif, di mana Ketua Umum IWPI Rinto Setiyawan menyoroti rumitnya regulasi perpajakan serta praktik petugas di lapangan yang kerap menggunakan ketentuan daluwarsa untuk menagih pajak.

Unggahan tersebut langsung memicu gelombang reaksi keras dan kritik pedas dari para pengguna media sosial di kolom balasan maupun kutipan pada hari yang sama.

Salah seorang warganet menyinggung ketimpangan perlakuan pajak dengan membandingkan kasus pedagang kecil tersebut terhadap proyek nilai fantastis yang melibatkan figur publik.

"@ditjenpajakri Kalau @raffiahmad_nagita 14.7M ga kena pajak ya? Oh ya, temannya ya.... Paling ntar muncul buzzer....," tulis akun @crescendo.blyat menanggapi unggahan tersebut.

Sementara itu, warganet lainnya memberikan ulasan kritis mengenai aspek hukum dari alasan tindakan yang diklaim telah sesuai dengan prosedur apabila terbukti merugikan masyarakat akibat kekeliruan perhitungan.

"‘Sesuai prosedur,’ bukan berarti dibenarkan..Kalo datanya salah trus lo blokir sesuai prosedur utk dihitung ulang, trus ngitungnya lelet, dan termyata kantor lo salah itung, terus lo buka lg rekening mereka setelah itu namanya lo udah ngerugiin orang…Apapapun kelakuan yg menimbulkan kerugian bagi otang lain itu bisa digugat, digolongkan perbuatan melawan hukum (walau blom tentu kriminalitas), dan jelas ada keeugian yg harus lo ganti..," ujar akun @drindra77 dalam balasannya.

Komentar senada juga disampaikan oleh akun lain yang menyoroti perbedaan perlakuan aparat terhadap pelaku usaha kecil dibandingkan kalangan elite atas saat menghadapi persoalan administrasi keuangan.

"Gak mungkin sih mau ganti kerugian dia, paling sembunyi dikalimat " saya hanya menjalankan sesuai prosedur saja. "🤣🤣🤣 Coba kalo orang atas mana berani langsung blokir, pasti dipanggil dulu ke kantor. Ngobrol, habis itu selesai tanpa mengganggu keuangannya. 🤣," tulis akun @panggil_sajazo di kolom komentar.

Selain itu, muncul pula komentar bernada sindiran lainnya dari warganet yang menyoroti sasaran pajak terhadap pedagang kaki lima hingga ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah pada 10 November 2026.

"Bentar lagi yg jualan cilok, darlung, esteh 3k, sempol ....," tulis akun Maya Mynocraft melalui @maya_mynocraft dalam kutipan unggahannya.

"Nepalkan pemerintah bangsat," tambah akun Han melalui @han091992 turut menanggapi polemik pemblokiran rekening pedagang ayam tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









View on Threads

TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung