[VIRAL] Pembela Gibran Ditolak Bareskrim, Kasus Suket Bodong Berpotensi Seret Penerbit dan Pengguna ke Pidana

Repelita Jakarta - Sorotan tajam kembali mengarah pada jajaran tim hukum yang membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pusaran polemik kasus dugaan surat keterangan bodong.

Kritik pedas mengenai kualitas tim pembela tersebut muncul setelah mereka dikabarkan ditolak saat hendak menemui penyidik di gedung Bareskrim Polri pada Selasa, 10 November 2026.

Sorotan tajam mengenai kejadian penolakan ini sebelumnya diunggah oleh akun @maroef_irfhany melalui jejaring media sosial Threads pada 10 November 2026.

Pemilik akun bernama Ma'roef Irfhany tersebut mempertanyakan kapasitas Gibran dalam membela kepentingan rakyat apabila untuk mencari pembela bagi dirinya sendiri saja dinilai kurang mumpuni.

Dalam unggahannya yang telah disaksikan puluhan ribu pengguna, ia menyoroti secara khusus kekeliruan pemahaman dari pihak pembela terkait simbol negara, lambang negara, hingga penyebutan istilah DPRD aktif secara berulang.

"Terpantau pembela Gibran ditolak ketemu Bareskrim. Tidak terbayangkan bagaimana Gibran akan membela Rakyat, kalau mencari pembela buat dirinya saja, model begini. Asuan gak paham simbol negara dan lambang Negara, sementar Ade Darmawan lebih parah, berulang dia sebut DPRD aktif," tulis akun @maroef_irfhany dalam unggahannya pada 10 November 2026.

Ia juga membandingkan kualitas tim hukum Gibran dengan jajaran pengacara kelas atas yang mendampingi mantan Presiden Joko Widodo meskipun statusnya hanya sebagai pihak pelapor.

Menurut pandangannya, Gibran seharusnya menggandeng tim kuasa hukum yang jauh lebih berkualitas mengingat ancaman pidana berat bagi penerbit maupun pengguna dalam kasus dugaan surat keterangan bodong tersebut.

"Pak Jokowi yg hanya pelapor saja didampingi pengacara klas atas, harusnya Gibran mencari yg lebih berkualitas karena dia berpeluang besar jadi tersangka. Kasus Suket bodong, penerbit dan penggunanya dipidana berat," lanjut unggahan akun @maroef_irfhany tersebut.

Unggahan tersebut langsung memicu gelombang reaksi keras dan komentar bernada sindiran dari berbagai warganet di kolom balasan maupun kutipan pada hari yang sama.

Salah satu warganet dengan akun @deviee_78 menyinggung soal pelanggaran konstitusi sejak awal pencalonan wakil presiden namun masih saja mendapat pembelaan.

"ah jd wapresnya aja mlanggar konstitusi...msh aja belain," tulis akun @deviee_78 menanggapi unggahan utama.

Komentar bernada heran juga dilontarkan oleh akun @nanang.iman79 yang menyoroti kekeliruan pemahaman pihak pembela mengenai konsep simbol negara.

"Malu maluin bilang simbol negara faham ga siiih," ujar akun @nanang.iman79 di kolom balasan.

Sementara itu, akun @fathifalhan turut melontarkan sindiran pedas terkait polemik pencoretan dan istilah lambang negara yang ramai diperbincangkan publik.

"Yaudah kalau dicorat coret gak boleh, "lambang" yg mempermalukan negara ini kita turunkan saja !!!," tulis akun @fathifalhan dalam komentarnya.

Di sisi lain, sejumlah pengguna media sosial lainnya juga memberikan kutipan tambahan yang memperluas kritik terhadap polemik ijazah hingga pencalonan putra sulung mantan presiden tersebut.

Akun bernama Nurma Yoningthea melalui @nurmayon menyinggung soal peluang kerja generasi muda berkualitas di tanah air yang harus berjuang keras tanpa bantuan kursi kekuasaan dari orang tua.

"GenZ planga plongo Ijazah Bodong yang jadi kebanggaan TERMUL diternak oleh Jokowi. GenZ yg berkualitas banyak diNegeri tapi mereka kerja keras tidak dicarikan KURSI oleh bapak nya," tulis akun @nurmayon pada 10 November 2026.

Selain itu, komentar singkat bernada sindiran juga datang dari akun @basurata.project serta akun @dedensujana.007 yang ikut meramaikan perbincangan daring tersebut.

"Si encek itu mau beli kendaraan Bodong?!," tulis akun @basurata.project dalam kutipannya.

"Andi palsu bersabda," tambah akun @dedensujana.007 turut mengomentari polemik yang tengah bergulir panas di ruang publik tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads