[VIRAL] Hashim Anda hanya adik presiden, bukan bagian dari Kementerian Keuangan, jangan bicara tentang pajak! Jangan bikin rakyat makin sakit hati!

Repelita Jakarta - Sebuah protes keras mencuat di platform media sosial komparatif setelah adanya pernyataan kontroversial mengenai wacana regulasi fiskal baru dalam ekosistem digital nasional.

Pernyataan bernada teguran terbuka tersebut dibagikan secara luas dalam ruang publik digital pada hari Senin, 2 November 2026.

Informasi tersebut sebelumnya diunggah oleh akun @bagasardyantoro yang mengkritik keterlibatan saudara kandung sang kepala negara dalam melontarkan isu kebijakan finansial.

"Hashim, Anda hanya adik presiden. Bukan pejabat Kementerian Keuangan." tulis akun @bagasardyantoro pada Senin, 2 November 2026.

Pembuat opini tersebut mendesak agar tokoh publik itu menahan diri dari menyebarkan opini sepihak yang dinilai menambah beban pikiran masyarakat bawah.

Sebab, situasi ekonomi masyarakat saat ini dipandang sudah sangat terhimpit akibat dinamika tekanan finansial global maupun domestik.

"Jangan membuat rakyat semakin resah dengan kisruh pajak digital! Rakyat sudah menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Jangan tambah bebannya!" lanjut akun @bagasardyantoro pada Senin, 2 November 2026.

Dirinya pun menambahkan bahwa keputusan mengenai sektor perpajakan harus melalui analisis mendalam antarlembaga resmi, bukan sekadar komoditas obrolan publik.

"Urusan pajak harus dibahas dengan hati-hati. Bukan sekadar dilontarkan ke publik!" tegas akun @bagasardyantoro pada Senin, 2 November 2026.

Kritik tajam tersebut seketika memantik respons dari pengguna internet lain yang ikut merasakan kebingungan atas batasan kewenangan figur non-pemerintah itu.

"Adik presiden RASA presiden ikut2an bicara pajak. Tambah gila2an aturan di 🇲🇨🥺" keluh akun @andiaishajeanny pada Senin, 2 November 2026.

Kekecewaan serupa juga disuarakan oleh warganet lain yang mempertanyakan legitimasi formal serta kapasitas struktural yang bersangkutan di dalam jajaran birokrasi.

"Manusia ini lama lama ngelunjak sok sokan jadi pejabat Negara ...!!! apa kapasitasnya dia di Pemerintahan RI ???!!!!" cetus akun @herman.wiwied pada Senin, 2 November 2026.

Keheranan mengenai absennya peran otoritas keuangan resmi dalam memimpin wacana strategis ini turut menjadi sorotan dalam ruang diskusi daring tersebut.

"Iya , aku heran koq dia yg getol ngomong soal pajak, bukan dirjen pajak atau menteri keuangan. Bisakah negara ini dia ikut ngatur" sindir akun @bank7507 pada Senin, 2 November 2026.

Sebagai penutup, sebuah tanggapan keras mengingatkan esensi utama fungsi kepemimpinan nasional yang seharusnya berorientasi penuh pada perlindungan kesejahteraan rakyat.

"Bung Hasyim yg menentukan pajak itu bukan ente. Usul boleh tapi kalo maksa itu pengancaman PD pejabat negara dlm hal ini Kemen keu. Jadi tolong pakai akal lah. Warga udah sekarat jangan adigang adigung, rakyat punya hak sepenuhnya. Kakak ente harus melayani rakyat nya. Pahammmm😡😡😡" pungkas akun @bonamartwindb pada Senin, 2 November 2026.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok