[VIRAL] Harga Pertamax Naik, Lagu Ganti Presiden : Hasto PDIP Ingatkan Mandat Konstitusi dan Koreksi Kebijakan Pemerintah

Repelita [Jakarta] - Lagu lawas bertajuk 2019 Ganti Presiden kembali mencuat di jagat maya usai pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp 16.250.

Narasai lagu tersebut kini disandingkan oleh warganet sebagai bentuk luapan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi yang mulai berlaku sejak Rabu (10/6/2026) dini hari.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai fenomena viralnya lagu itu adalah refleksi dari keresahan publik atas beban ekonomi yang kian meningkat.

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap memegang teguh aturan konstitusi terkait masa jabatan presiden yang telah ditetapkan selama lima tahun.

“Ya sebenarnya kan dengan presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka mandat dari presiden itu fixed dalam lima tahun. Kecuali ada pelanggaran terhadap konstitusi. Itu sistem politik yang kita anut,” ujar Hasto di Jakarta, Kamis (11/6).

Hasto mengkhawatirkan kenaikan harga energi ini akan memberikan dampak buruk yang signifikan bagi stabilitas ekonomi masyarakat kelas menengah.

Menurutnya, langkah menaikkan harga BBM seharusnya menjadi opsi terakhir setelah semua alternatif kebijakan lainnya ditempuh oleh pemerintah.

“Ya kalau kita lihat ini kan sebagaimana diungkapkan salah satu media, ini kan mengguncangkan kelas menengah,” terangnya.

Ia meminta pemerintah agar lebih responsif terhadap berbagai kritik yang muncul, terutama terkait kebijakan yang dinilai kurang pro terhadap kepentingan rakyat kecil.

Hasto menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan langkah efisiensi dan penghematan nasional guna menjaga stabilitas fiskal negara.

“Banyak kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan seperti konsolidasi fiskal, gerakan penghematan secara nasional, pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, kritik terhadap MBG yang ternyata juga banyak korupsi di dalam program populis tersebut, ini yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah,” pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok