Repelita Jakarta - Pakar politik sekaligus akademisi Ubedilah Badrun secara tajam membedah potret buruk tata kelola pemerintahan nasional yang dinilai telah terperosok ke dalam pusaran sistem kleptokrasi serta kakistokrasi akut.
Melalui pemaparan ilmiah di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, tokoh yang akrab disapa Kang Ubet ini mengungkapkan kegelisahan sosiologisnya melihat masifnya gurita korupsi politik yang menghancurkan sendi meritokrasi bangsa.
ADVERTISEMENT
Dalam diskusi publik yang digelar pada Minggu, 27 September 2026 tersebut, Ubedilah Badrun membeberkan fakta empiris terkait anjloknya indeks persepsi korupsi Indonesia yang kini terlempar jauh ke titik skor 34 dari batas aman.
Ia merinci data mencengangkan bahwa sekitar 36 persen anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN habis dijarah oleh praktik lancung para elite kekuasaan di lingkaran pusat.
Menurut Ubedilah Badrun, kebocoran uang rakyat tersebut setara dengan nilai fantastis hampir mencapai 1.000 triliun rupiah yang menguap melalui skema proyek strategis nasional selama rezim berlangsung.
Fenomena kejahatan luar biasa atau extraordinary crime ini dinilai berjalan seiring dengan maraknya kasus bunuh diri di kalangan remaja akibat tekanan ekonomi dan penipuan daring yang melonjak hingga 80 persen.
Lebih lanjut, Ubedilah Badrun memperkenalkan istilah dungu murakab atau kebodohan berlapis-lapis guna melabeli karakter pengelolaan negara yang terus mengulangi kesalahan fatal secara berulang tanpa adanya perbaikan mendasar.
Ia menyoroti lahirnya aliansi kolusi kekuasaan yang mewujud dalam bentuk ruling oligarky serta civil oligarki yang secara bersama-sama mengendalikan roda perekonomian serta menyandera kebijakan publik demi syahwat politik elektoral.
Ubedilah Badrun mengingatkan kembali memori gerakan reformasi 1998 di mana mahasiswa dan masyarakat sipil harus berdarah-darah di jalanan demi menegakkan agenda utama pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Materi diskusi publik bertajuk Indonesia Memanggil tersebut ditutup oleh Ubedilah Badrun dengan seruan darurat untuk melakukan penataan ulang struktur republik guna meruntuhkan proses hegemoni penguasa yang sengaja membungkam sikap kritis para intelektual kampus.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
