Repelita Jakarta - Sejumlah pengamat dan kalangan elite politik mulai mengungkap adanya skema sistematis yang diduga dirancang untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto melalui rekayasa krisis ekonomi dan kerusuhan sosial menjelang pertengahan 2026.
Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila, Prihandoyo Kuswanto, menilai kemunculan isu pelengseran di media sosial bukanlah fenomena alami melainkan narasi yang sengaja dibangun untuk membentuk opini kebencian dan memicu instabilitas nasional.
ADVERTISEMENT
"Aktivis, mahasiswa, dan sejumlah NGO seolah melakukan cipta kondisi untuk memicu kekacauan," kata Prihandoyo dalam keterangannya pada Minggu, 5 April 2026.
Menurutnya, pola serupa pernah terjadi pada masa Reformasi 1998 di mana agitasi politik berhasil menciptakan kondisi chaos yang berujung pada jatuhnya pemerintahan.
"Coba lihat enam agenda reformasi, hingga kini tidak satu pun benar-benar terlaksana secara utuh. Indonesia bisa kembali dibodohi seperti saat Reformasi 1998," ujarnya.
Peringatan dini justru datang dari lingkaran mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan kekhawatiran mendalam tentang potensi kekacauan nasional pada Juli hingga Agustus 2026 .
Muhammad Said Didu mengungkapkan bahwa JK memaparkan hitungan sederhana: dalam dua bulan pertama 2026, defisit anggaran dan penambahan utang sudah mencapai sekitar Rp200 triliun .
"Pak JK menyatakan ini akan bisa terjadi chaos sekitar bulan Juli-Agustus. Kalau sampai Juli-Agustus berarti 1.000 triliun dong. 1.000 triliun sudah enggak mungkin lagi, mau cara apa pun enggak mungkin lagi bisa diatasi," tegas Said Didu dalam wawancara dengan jurnalis Edy Mulyadi .
JK disebut menyoroti dua ancaman besar yang sedang menghantui Indonesia: tekanan geopolitik global akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat, serta beban utang besar warisan pemerintahan Joko Widodo yang dinilai tidak bisa dihindari .
"Dua persoalan bangsa yang di luar kendali kita yang sangat berbahaya, dan hanya satu solusi yang bisa dilakukan, dan solusi itu sangat tergantung kepada Presiden Prabowo," jelas Said Didu mengutip pernyataan JK .
Indikasi awal skema rekayasa krisis ini mulai terlihat dari gerakan mahasiswa yang memilih jalur internasional untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah .
Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto mengirimkan surat resmi kepada UNICEF pada 6 Februari 2026 yang di dalamnya memuat kritik keras terhadap pemerintahan Prabowo dengan diksi kontroversial .
Tiyo bahkan melontarkan tuduhan adanya "inkompetensi laten" di dalam kepemimpinan negara, sebuah narasi yang dinilai sengaja dibangun untuk mendiskreditkan pemerintah .
"Ada realitas di dalam publik hari ini bahwa rasanya pendidikan itu lebih mendesak untuk diberi solusi ketimbang MBG," ujar Tiyo yang kemudian mendapat ancaman teror dari nomor tak dikenal .
Prihandoyo menilai bahwa program-program pro rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga hilirisasi sengaja distigma negatif dan terus dicari-cari celahnya.
"Cipta kondisi dibangun melalui agitasi, seolah program pro rakyat itu buruk. MBG, Koperasi Merah Putih, hilirisasi justru distigma negatif dan terus dicari-cari celahnya, termasuk dengan tudingan korupsi," ujarnya.
Ia bahkan menyinggung dugaan adanya kepentingan global di balik gerakan yang memicu agitasi tersebut, dengan menyebut nama filantropis global George Soros.
"Sebagian aktivis dan mahasiswa diduga telah dipengaruhi kepentingan liberal-kapitalis yang ingin melemahkan negara," ucapnya.
Sementara itu, ekonom Purbaya Yudhi Sadewa justru menilai perekonomian nasional masih berada pada jalur positif dengan mengusung konsep Trilogi Pembangunan ala Soemitro Djojohadikusumo atau Soemitronomics .
Purbaya menegaskan bahwa Indonesia terbukti mampu melalui berbagai krisis ekonomi global ketika menggunakan jurus kearifan lokal, seperti saat krisis 2008 dan pandemi Covid-19 .
"Jurus local wisdom itu bahkan sudah diperkenalkan jauh sebelum Indonesia Merdeka oleh Profesor Soemitro Djojohadikusumo tepatnya pada tahun 1943," kata Purbaya dalam acara LPS Financial Festival di Medan .
Pertemuan tertutup antara JK, Said Didu, dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada 15 Maret 2026 sempat memicu spekulasi liar di publik .
Namun Said Didu menegaskan bahwa pertemuan tersebut justru bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan, bukan manuver politik untuk menjatuhkan Prabowo .
Ia bahkan menyebut JK menitipkan sembilan pesan strategis yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo yang tidak boleh diungkap ke publik demi stabilitas .
"Ssst, jangan dibuka ke publik demi stabilitas agar Prabowo tetap tenang untuk mengambil keputusan tepat," kata Said Didu menirukan pesan JK .
Prihandoyo mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang berpotensi memecah belah bangsa di tengah situasi global yang sedang tidak stabil.
"Hari ini yang terpenting adalah menempatkan diri secara jelas. Penyelamatan bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
