Repelita Jakarta - Tanggapan kritis mantan penyidik lembaga antirasuah Novel Baswedan setelah menyaksikan penayangan sinema dokumenter bertajuk Pesta Babi kini menjadi basis informasi valid yang memicu perdebatan sengit mengenai kondisi sosiologis di tanah Papua.
Melalui ulasan ulasan publikasi digitalnya, tokoh hukum nasional tersebut menyoroti secara tajam bagaimana bentangan proyek strategis nasional kerap berjalan beriringan dengan eskalasi pengamanan militer.
ADVERTISEMENT
Dampak dari penguatan barisan pertahanan di wilayah pedalaman tersebut dinilai berkontribusi langsung terhadap penyempitan ruang gerak serta perampasan hak atas tanah ulayat milik masyarakat adat.
Meskipun pandangan subjektif tersebut bersumber langsung dari konstruksi visual karya Dandhy Laksono, Novel Baswedan mendorong publik untuk melihat lebih dekat beban riil yang harus ditanggung oleh penduduk asli.
Pernyataan terbuka itu seketika memancing reaksi balasan dari sejumlah fungsionaris paguyuban Indonesia Timur yang menganggap komparasi informasi tersebut tidak berimbang dan berpotensi memicu disinformasi baru.
Ketua Umum Aliansi Indonesia Timur Emanuel Mikael Kota secara resmi melayangkan nota keberatan atas berkembangnya stigma negatif tersebut dengan memaparkan “Kami bingung dengan jalan pikiran Novel Baswedan. Sebagai figur publik yang berada dalam lingkungan ASN Polri, mestinya memahami bahwa Papua adalah wilayah yang sensitif dan membutuhkan kehati-hatian dalam menyampaikan opini. Jangan sampai komentar terhadap film Pesta Babi justru membentuk stigma baru dan memperkeruh keadaan,”.
Pihak perwakilan masyarakat adat mengklaim bahwa narasi ketakutan yang terus diproduksi di ruang siber mengabaikan fakta kemajuan pembangunan serta iklim perdamaian yang tengah dirawat oleh warga kampung.
Manche mempertegas perlunya penyajian Contextual yang utuh agar publik luar tidak melihat dinamika kedaerahan secara hitam-putih melalui penegasan berbunyi “Kalau narasi yang dibangun hanya soal konflik, militerisasi, dan penderitaan, tentu publik luar akan melihat Papua secara hitam-putih. Padahal masyarakat Papua hari ini sedang berjuang menjaga kedamaian, membangun ekonomi kampung, pendidikan anak-anak, dan memperkuat kehidupan adat,”.
Polemik pemikiran ini diharapkan dapat mendorong tata kelola keterbukaan informasi yang lebih sehat tanpa mengorbankan stabilitas sosial nasional yang rentan terhadap infiltrasi propaganda global.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
