Repelita Jakarta - Pemerhati kebijakan publik sekaligus Sekretaris Jenderal Forum Tanah Air, Syafril Sjofyan, menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak boleh berhenti pada empat orang tersangka saja.
Dalam pernyataan tertulis yang dibuat di Bandung pada Jumat, 20 November 2026, Syafril Sjofyan menilai perkara tersebut bukan tindak pidana biasa karena menyangkut keamanan negara, hak konstitusional warga, integritas kepolisian, hingga stabilitas kepemimpinan nasional.
ADVERTISEMENT
Ia menyoroti bahwa dugaan penyadapan ilegal tersebut juga menyasar sejumlah tokoh politik, pejabat negara, insan media, aktivis, serta kalangan pengusaha sehingga berdampak luas bagi kehidupan berbangsa.
Menurut Syafril Sjofyan, penyidikan aparat seharusnya tidak sekadar menyentuh para pelaksana di lapangan melainkan membongkar keseluruhan jaringan yang terlibat dalam operasi tersebut.
Ia menekankan bahwa dimensi perkara ini telah mengarah pada dugaan makar, bukan sekadar pelanggaran penyadapan, sebagaimana turut dipersoalkan oleh masyarakat, pengamat, serta berbagai pakar hukum.
Syafril Sjofyan merujuk kesimpulan resmi Komisi III DPR RI dalam rapat kerja bersama Kapolri pada 12 November 2026 yang menyatakan tindakan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik oleh para tersangka merupakan perbuatan makar.
Perkembangan sikap lembaga legislatif yang membidangi penegakan hukum itu dinilai Syafril Sjofyan sebagai indikator penting atas keseriusan perkara yang sedang bergulir.
Namun, ia mempertanyakan apakah penyidikan akan benar-benar diperluas guna membuktikan seluruh rangkaian dugaan kejahatan tersebut secara tuntas di hadapan hukum.
Apabila terdapat dugaan operasi yang bukan hanya menyadap melainkan pula menghimpun informasi strategis, membentuk opini, menggalang kekuatan, serta berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan, maka seluruh alurnya wajib dibuka secara transparan.
Syafril Sjofyan mengingatkan agar aparat negara tidak hanya menangkap pihak eksekutor tetapi luput mengungkap perancang, pemberi perintah, penyandang dana, penerima hasil, serta pihak yang memanfaatkannya.
Setelah Komisi III DPR RI mendorong penerapan pasal makar, masyarakat dinilai berhak menuntut keseriusan aparat penegak hukum untuk membuktikan maupun menyingkap seluruh fakta yang melatarbelakanginya.
Ia menegaskan bahwa dugaan tindak kejahatan terhadap keamanan negara tidak boleh disudahi melalui kompromi politik dalam bentuk apa pun.
Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum sekaligus mencegah kepentingan politik menghentikan upaya pencarian kebenaran.
Dalam perkara berskala besar seperti ini, Syafril Sjofyan memandang Presiden tidak cukup sekadar menerima laporan lalu membiarkan proses berjalan sebagai urusan internal kepolisian semata.
Kepala Negara perlu memastikan jalannya penyidikan berlangsung secara independen, terbuka, serta bebas dari intervensi kepentingan institusional maupun kekuatan politik tertentu.
Syafril Sjofyan mengaitkan situasi tersebut dengan langkah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pasca-percobaan kudeta pada 2016 saat pemerintah Turki melakukan penindakan besar-besaran terhadap ribuan orang.
Ia menegaskan penangkapan massal bukan hal yang dijadikan teladan, melainkan ketegasan untuk menelusuri pertanggungjawaban hingga ke jaringan yang terbukti terlibat.
Menurutnya, ketegasan serupa diperlukan Presiden Prabowo Subianto apabila memang terdapat keterkaitan kelompok tertentu, termasuk isu mengenai geng Solo beserta para pengikutnya yang berkembang di tengah masyarakat.
Syafril Sjofyan juga menyuarakan kekhawatiran atas potensi munculnya praktik tukar guling perkara dalam penyelesaian kasus penyadapan ilegal tersebut.
Ia mengingatkan publik agar mewaspadai kemungkinan penyelesaian perkara lewat kompromi politik, perlindungan antarelite, atau pertukaran kepentingan antarkekuatan.
Apabila proses hukum hanya menyasar segelintir orang sementara pihak penerima hasil sadapan serta pihak yang diuntungkan tidak pernah diungkap, keabsahan penegakan hukum patut dipertanyakan.
Perkara sebesar ini dinilai tidak boleh berhenti menjadi tontonan penetapan tersangka, konferensi pers, dan pemberitaan sesaat tanpa kejelasan akar masalah.
Syafril Sjofyan menegaskan bahwa rakyat berhak memperoleh kebenaran secara utuh atas peristiwa yang menyangkut keamanan demokrasi dan kebebasan warga negara.
Ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa kasus ini tidak semata menyangkut kedudukan beliau sebagai pihak yang diduga menjadi korban penyadapan.
Jika penyadapan ilegal benar menimpa banyak pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis, dan warga, maka dampaknya menyentuh fondasi demokrasi serta kebebasan sipil secara luas.
Masyarakat dinilai menanti keberanian aparat menelusuri seluruh fakta mulai dari pihak yang memerintahkan, melaksanakan, menerima, hingga tujuan pemanfaatan hasil sadapan tersebut.
Syafril Sjofyan menekankan agar kasus ini tidak berakhir pada empat tersangka sementara pertanyaan paling mendasar mengenai dalang dan penerima manfaat dibiarkan tidak terjawab.
Ia juga menyoroti ketimpangan apabila eksekutor diproses hukum sementara pihak yang menikmati hasil kejahatan tidak tersentuh akibat kompromi kekuasaan.
Syafril Sjofyan mendesak Presiden Prabowo Subianto menuntaskan pengungkapan kasus ini karena kegagalan menuntaskan penyadapan terhadap Presiden akan meruntuhkan harapan warga atas perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan.
Hukum ditegaskan tidak boleh kalah oleh transaksi politik, dan kebenaran tidak boleh dikorbankan demi stabilitas semu (*).
Editor: 91224 R-ID Elok