Repelita [Jakarta] - Unggahan konten video di akun media sosial Sekretariat Kabinet yang membandingkan unjuk rasa mahasiswa dengan kehadiran massa pada perayaan kenegaraan memicu polemik serta sorotan publik.
Aksi penyampaian aspirasi bertajuk #MerebutKemerdekaan digelar oleh kelompok mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia sehari pascaperingatan kemerdekaan.
ADVERTISEMENT
Dalam rekaman kegiatan unjuk rasa yang beredar, orator menyuarakan penilain negatif terhadap kinerja pimpinan nasional serta mengorbankan seruan keras.
Menanggapi situasi tersebut, kanal resmi publikasi pemerintah membagikan tayangan ulang perayaan hari kemerdekaan dengan tulisan sampul bertajuk “IRONI DEMO ‘PRABOWO BEDEBAH’ — 500 RIBU WARGA MENYAPA PAK PRESIDEN”.
Langkah pembingkalan pesan tersebut dinilai publik kurang tepat karena membenturkan partisipasi warga dalam kegiatan perayaan dengan ekspresi kritik politik.
Hadirnya masyarakat dalam festival kemerdekaan memiliki beragam alasan personal dan tidak otomatis merepresentasikan bentuk dukungan politik terhadap pemerintah.
Sebaliknya, ungkapan ketidakpuasan dari kelompok orator mahasiswa merupakan pandangan subjektif yang tidak serta-merta menggambarkan penilaian seluruh elemen masyarakat.
Perdebatan narasi ini menjadi perhatian serius di tengah fokus penanganan bencana alam gempa bumi yang menerpa wilayah Nusa Tenggara Timur.
Jajaran kementerian telah menerjunkan pasokan logistik berupa puluhan ribu ton beras guna mengamankan kebutuhan warga terdampak di lokasi pengungsian.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga telah meninjau langsung para penyintas bencana di titik pengungsian Stadion Gelora Samador Kabupaten Sikka.
Namun, belum hadirnya Presiden di lokasi krisis NTT membuat tata kelola komunikasi publik pemerintah di media sosial makin disorot warganet.
Sebagai sarana kelembagaan negara, akun resmi pemerintah diharapkan fokus menyampaikan agenda strategis daripada merespons dinamika kritik di media sosial. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
