Repelita Jakarta - Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendadak menuai sorotan pedas dari seorang pengamat senior bidang politik.
Pakar Politik dan Ilmu Pemerintahan Prof. Ryaas Rasyid secara terbuka melontarkan pandangan kritis mengenai arah jalannya roda kekuasaan saat ini.
ADVERTISEMENT
Ia bahkan tidak segan-segan menyimpulkan bahwa pengelolaan negara yang sedang berjalan sudah memperlihatkan indikasi kuat menuju jurang kegagalan.
Pernyataan bernada vonis tersebut disampaikan berdasarkan analisis mendalam tanpa harus menunggu masa jabatan kepresidenan berjalan hingga genap lima tahun.
“Kalau begini terus iya (Pemerintahan Prabowo akan gagal). Banyak faktor sebenarnya, dan itu publik sudah tahu,” ujar Ryaas, Minggu (12/9/2026).
Guru besar ilmu pemerintahan tersebut lantas mengibaratkan kapasitas analisisnya seperti seorang pengamat sepak bola yang mahir membaca arah jalannya pertandingan.
Menurutnya, pengamat yang berpengalaman tidak perlu menunggu hingga babak kedua usai untuk bisa menebak siapa kubu yang akan keluar sebagai pemenang.
“Itu 10 menit, 20 menit pertama, ahli sepak bola sudah tahu siapa yang bakal kalah. Atau siapa yang bakal menang,” ucap dia.
Logika perbandingan pertandingan olahraga itu diterapkan untuk menggambarkan pesimismenya terhadap masa depan tata kelola pemerintahan pusat saat ini.
“Nah saya juga begitu. Jadi saya tidak perlu menunggu 5 tahun. Sekarang pun sudah bisa saya simpulkan, kalau ini pola yang sama bergerak terus sampai 5 tahun, itu sudah pasti gagal,” sambungnya.
Bahkan, secara tegas ia menyebut bahwa kondisi tata kelola negara pada saat ini sudah masuk dalam kategori gagal secara nyata.
Situasi buruk tersebut diprediksi akan terus berlanjut tanpa henti apabila para pemegang kekuasaan enggan melakukan koreksi fundamental.
“Sekarangnya sudah gagal. Jadi kalau tidak dikoreksi, akan gagal terus sampai di ujung. Makanya harus dikoreksi. Dan dikoreksi ini tidak gampang,” jelasnya.
Sayangnya, upaya pembenahan internal tersebut dinilai menemui jalan buntu akibat kuatnya tembok penolakan terhadap kritik dari pihak luar istana.
Pihak penguasa dinilai memiliki kecenderungan tertutup serta menunjukkan sikap resisten terhadap berbagai masukan maupun evaluasi konstruktif.
“Karena pihak yang bersangkutan itu termasuk sulit untuk menerima kritik. Apalagi koreksi. Nah ini yang bikin masalah,” imbuhnya.
Ia berpandangan bahwa suntikan saran dari pihak luar tidak akan memberikan dampak berarti apabila perubahan besar tidak dimotori langsung dari dalam.
Setiap bentuk pertolongan dari pihak eksternal diyakini tidak bakal mujarab jika rezim yang berkuasa gagal menyelamatkan diri mereka sendiri.
“Sehingga saya cepat saja menyimpulkan. Dan tidak mungkin lagi ditolong. Dia harus menolong dirinya sendiri,” bebernya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada kinerja para pembantu presiden yang dinilai minim prestasi serta tidak bekerja secara optimal.
“Kinerja pemerintahan rendah, timnya tidak bekerja dengan baik. Sekarang ini pemerintahan kita cuma ada presiden, timnya tidak kelihatan, tidak bekerja, tidak nampak prestasi yang bisa diukur,” cetusnya.
Sektor perekonomian nasional turut dikuliti habis, termasuk persoalan pelik nilai tukar mata uang asing serta melonjaknya angka pengangguran terbuka.
“Ekonomi parah, tenaga lapangan kerja bahaya, dollar sampai sekarang sejak turun tidak pernah kembali. Kinerja ekspor kita tidak sesuai dengan harapan pengangguran luar biasa impor terbaru kan ada 1 juta sarjana yang menganggur,” terangnya.
Tidak hanya itu, ia turut mengkritik respons pemerintah terhadap masyarakat yang melontarkan ketidakpuasan terhadap kondisi dalam negeri.
Pernyataan kontroversial yang menganjurkan warga untuk meninggalkan tanah air dinilai sebagai cerminan kepanikan akut penguasa.
“Ini kan luar biasa, lalu isu-isu yang negatif yang muncul mengenai anjuran supaya orang-orang Indonesia yang tidak puas silahkan pergi saja. Ini semua bentuk-bentuk dari kepanikan dan ketidakmampuan untuk mengelola negara secara baik,” timpalnya.
Keyakinan atas kegagalan sistemik tersebut semakin diperkuat oleh skandal mega korupsi yang mencoreng program prioritas unggulan negara.
Kasus penyelewengan dana dalam program Makan Bergizi Gratis dipandang sebagai bukti telak bobroknya integritas tata kelola pemerintahan.
“Itu program favorit presiden. Itu melibatkan dana ratusan trliun, kok dikorupsi secara terang-terangan oleh pimpinannya sendiri, apalagi yang tidak rusak?,” sesalnya.
Akumulasi seluruh persoalan krusial tersebut pada akhirnya menjadikan program unggulan itu sebagai potret paling valid mengenai buruknya performa kabinet.
“Jadi situasi dengan contoh MBG saja sudah menunjukkan betapa buruknya kinerja pemerintahan kita,” kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
