Berita, Nasional

Ryaas Rasyid Nilai Pengunduran Diri Gibran Upaya Hindari Jerat Hukum dan Desak MPR Tetap Lanjutkan Pemakzulan

Repelita.net

18 November 2026 19:44 WIB • 24 view

Ryaas Rasyid Nilai Pengunduran Diri Gibran Upaya Hindari Jerat Hukum dan Desak MPR Tetap Lanjutkan Pemakzulan
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Keputusan Gibran Rakabuming Raka melepaskan jabatan Wakil Presiden mendapat kritik tajam dari pakar ilmu pemerintahan sekaligus mantan Menteri Negara Otonomi Daerah, Prof. Ryaas Rasyid.

ADVERTISEMENT

Guru besar ilmu politik tersebut memandang langkah pengunduran diri itu sama sekali bukan cerminan sikap kenegarawanan, melainkan strategi untuk menghindarkan diri dari ancaman jerat pidana.

Ia menegaskan bahwa putra sulung Joko Widodo tersebut telah membohongi publik karena mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden 2024 berbekal dokumen persyaratan yang tidak sah.

Pandangan kritis ini disampaikan Prof. Ryaas Rasyid saat menjadi narasumber dalam perbincangan eksklusif yang ditayangkan melalui kanal YouTube Abraham Samad Speak Up.

Gibran Tidak Pernah Sah Secara Konstitusi

Prof. Ryaas menekankan bahwa sejak Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menerbitkan putusan hukumnya, legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden otomatis gugur demi hukum.

Menurutnya, Gibran tidak memenuhi kriteria konstitusional sebagai calon pejabat negara lantaran tidak mengantongi ijazah pendidikan menengah atas maupun dokumen penyetaraan yang sah.

“Putusan MK dan MA itu final dan mengikat. Secara konstitusional, kedudukan Gibran sudah tidak sah. Dia tidak memenuhi syarat. Jadi kalau orang tidak memenuhi syarat, tidak perlu mundur, karena dia sudah batal dengan sendirinya,” tegas Prof. Ryaas.

Ia juga menarik garis pemisah yang tegas antara perkara Gibran dengan peristiwa lengsernya Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) serta Presiden ke-2 RI Soeharto.

Menurutnya, kedua mantan kepala negara terdahulu berhenti karena dinamika kebijakan politik, bukan akibat pelanggaran syarat administratif pencalonan sejak awal.

“Gus Dur terpilih secara sah, tidak melanggar persyaratan. Dia dimakzulkan karena kebijakan. Beda dengan Gibran yang memang tidak pernah memenuhi syarat,” ujarnya.

DPR dan MPR Terlalu Lambat dan Lembek

Dalam wawancara tersebut, Prof. Ryaas turut menyoroti sikap lamban parlemen dalam menindaklanjuti putusan dua lembaga peradilan tertinggi di tanah air.

Ia menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semestinya segera menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna memakzulkan Gibran, alih-alih menerima surat pengunduran diri begitu saja.

“DPR itu terlalu lambat mengambil keputusan. Sudah nyata-nyata MA dan MK membatalkan, seharusnya MPR segera mengambil keputusan. Tapi MPR diam saja. Ini yang tidak dilakukan oleh MPR,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa langkah mundur secara sukarela tidak otomatis menghapus status cacat hukum yang melekat pada pencalonan Gibran selama ini.

“Kalau dia mundur begitu saja dan diterima, berarti dia mundur secara terhormat. Dia masih punya hak menerima pensiun, hak mendapat pengawalan. Beda kalau dia dimakzulkan, seluruh fasilitas negara dihentikan otomatis,” jelasnya.

Ada Bargaining Terselubung di Balik Pengunduran Diri?

Menjawab spekulasi mengenai adanya kompromi politik di balik keputusan mundurnya Gibran, Prof. Ryaas tidak menampik kemungkinan terjadinya kesepakatan tersebut.

Ia menilai peluang adanya kesepakatan politik sangat terbuka lebar mengingat kedekatan relasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo sejak masa pemilu.

“Sangat mungkin itu benar. Jokowi dengan Prabowo itu satu kesatuan, mereka tidak bertentangan. Bisa saja dengan mundurnya Gibran, itu untuk meredam kegaduhan. Sudahlah mundur aja, tapi semua aman. Tapi itu tidak bisa dijamin presiden, harus kembali pada konstitusi,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mensinyalir adanya komitmen saling menjaga antara kedua tokoh tersebut karena Jokowi memegang rahasia krusial seputar penyelenggaraan Pilpres 2024.

“Jokowi tahu betul bagaimana proses Pilpres 2024 itu terjadi. Kalau Jokowi dikorbankan, dia bisa membongkar semua rahasia kecurangan itu. Itu yang dikhawatirkan Prabowo. Jadi Prabowo punya komitmen untuk melindungi Jokowi,” tegasnya.

Pengguna Penyadapan Bukan Hanya Listyo Sigit

Menyinggung skandal penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Prof. Ryaas menolak anggapan bahwa jenderal bintang empat itu bertindak sebagai pengguna tunggal.

Menurutnya, sangat tidak logis apabila seorang pimpinan kepolisian melakukan operasi penyadapan terhadap kepala negara tanpa adanya dorongan kepentingan politik di belakangnya.

“Sigit tidak punya ambisi politik. Dia tidak akan bisa jadi presiden. Jadi tidak mungkin dia menyadap presiden untuk dirinya sendiri. Pasti ada orang di atasnya. Dan orang itu tidak mungkin selain Jokowi,” tegasnya.

Ia menilai pernyataan pimpinan Polri yang membatasi keterlibatan pengguna hanya pada sosok Listyo Sigit justru mencederai upaya pengungkapan fakta yang sebenarnya.

“Berhenti pada Listyo itu adalah pengkhianatan. Publik tidak bisa dipengaruhi dengan pernyataan itu. Publik punya logika sendiri,” ujarnya.

Desakan Pemakzulan dan Pencabutan Fasilitas

Prof. Ryaas mendesak pimpinan DPR dan MPR untuk tetap menuntaskan proses pemakzulan terhadap Gibran kendati yang bersangkutan telah menyatakan berhenti dari jabatannya.

Langkah konstitusional tersebut dinilai sangat krusial demi menciptakan preseden ketatanegaraan yang lurus sekaligus memberikan kepastian hukum bagi bangsa.

“Harus dilanjutkan. Jangan berhenti. Gibran dilantik oleh MPR, maka dia harus diberhentikan oleh MPR, bukan memberhentikan dirinya sendiri. Ini untuk membangun tradisi konstitusional,” tegasnya.

Ia juga menuntut agar seluruh hak protokoler maupun fasilitas negara yang melekat pada diri Gibran segera ditarik sepenuhnya tanpa sisa.

“Kalau tidak sah secara konstitusi, berarti dianggap tidak pernah ada. Kalau diberi fasilitas, berarti diakui keberadaannya. Ini tidak boleh,” ujarnya.

Pesan untuk Rakyat dan Generasi Mendatang

Menutup perbincangannya di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Prof. Ryaas berpesan kepada seluruh elemen masyarakat agar lebih kritis mengawal perilaku penyelenggara kekuasaan dan mencegah manipulasi konstitusi.

“Kita harus alergi terhadap setiap tingkah laku penguasa yang menyimpang. Jangan lagi memuja-muja penguasa dan tidak berani membuka kesalahan. Kekuasaan adalah milik rakyat, wajib dikawal dan dikoreksi,” tegasnya.

“Bangsa ini harus membangun peradaban baru yang menghargai kebenaran dan menjadikan kejujuran sebagai patokan dalam mengelola kekuasaan,” tutupnya (*).

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung