Repelita Jakarta - Kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disampaikan melalui perspektif Ajaran Sosial Gereja (ASG) Katolik yang menempatkan keselamatan manusia dan penghormatan terhadap martabat setiap pribadi sebagai prinsip utama.
Pandangan tersebut disampaikan Romo Frans Kristi Adi melalui akun Threads @kristiadiprasetya dan kembali diunggah oleh akun @rekamdoc pada 12 September 2026, dengan menyoroti persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG.
ADVERTISEMENT
Dalam narasi unggahan tersebut, Romo Frans Kristi menegaskan bahwa keselamatan fisik serta martabat manusia tidak semestinya ditempatkan di bawah kepentingan politik, target program, maupun pertimbangan efisiensi dalam penyelenggaraan birokrasi.
Pernyataan itu disampaikan dalam aksi bertajuk “Doa Tolak Bala Gugat Racun Negara” yang digelar bersama koalisi masyarakat sipil MBG Watch di depan gedung Badan Gizi Nasional pada Jumat, 11 September 2026.
"Setiap pribadi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Keselamatan fisik dan martabat manusia tidak boleh dikorbankan demi efisiensi birokrasi, ambisi program, maupun kepentingan ekonomi," tegas Romo Frans Kristi.
Melalui unggahan yang sama, @rekamdoc juga menyampaikan penilaian bahwa penderitaan anak-anak tidak seharusnya dijadikan konsekuensi dari ambisi proyek maupun kepentingan birokrasi dalam menjalankan sebuah program publik.
Menjadikan penderitaan anak-anak sebagai tumbal atas nama syahwat proyek dan gengsi birokrasi bukan lagi sekadar kegagalan eksekusi, melainkan bentuk pengabaian atas martabat luhur manusia.
Unggahan tersebut kemudian mengajak pengguna media sosial memberikan pandangan mengenai sikap pembuat kebijakan terhadap penderitaan yang dialami para korban, dengan pertanyaan, “Apakah menurutmu pembuat kebijakan saat ini sudah bersikap 'tone deaf' terhadap penderitaan para korban?”
Perdebatan di kolom komentar menunjukkan adanya pandangan yang berbeda mengenai keberlanjutan dan pembenahan program MBG, termasuk mengenai persoalan penyelenggara serta standar kebersihan dalam pelaksanaannya.
Akun @ubaidillah_.12 menyatakan dukungan terhadap Romo Frans Kristi, tetapi sekaligus meminta agar program MBG tidak dihapuskan dan menekankan perlunya penertiban terhadap penyelenggara yang dianggap bermasalah.
“Setuju Romo. Jangan juga "korbankan 15 juta anak yg udah makan bergizi" demi "ambisi politik" segelintir orang yg maunya program ini gagal 😌
Data: 80-90% kasus karena SPPG ilegal & kebersihan oknum. Solusi: Tertibkan, bukan hapuskan.
Martabat anak lapar juga martabat manusia Romo”
Sementara itu, akun @missarnissilvia menyatakan bahwa pandangan tersebut juga dinilai memiliki kesesuaian dengan prinsip maqasid al-shariah, khususnya mengenai perlindungan terhadap jiwa.
“Betuuul.. aligned juga dengan prinsip maqasid al-shariah, hifz al-nafs”
Di sisi lain, akun @pakhris mempertanyakan kapasitas Romo Frans Kristi dalam konteks KWI dan meminta kejelasan mengenai posisinya dalam organisasi tersebut.
“mhn maaf mewakili KWI? romo ketua KWI atau apa?”
Rangkaian unggahan dan tanggapan tersebut memperlihatkan adanya perdebatan publik mengenai pelaksanaan MBG, terutama terkait keselamatan penerima manfaat, kualitas penyelenggaraan, serta pertanggungjawaban dalam menangani persoalan yang muncul di lapangan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
