Repelita Jakarta - Dinamika hubungan politik antara Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto pasca-transisi kekuasaan terus memunculkan berbagai spekulasi serta sorotan tajam mengenai arah peta koalisi menjelang pemilu mendatang.
Persoalan mengenai adanya gesekan kepentingan fiskal serta manuver dari wilayah Solo ini dibahas secara kritis dalam program diskusi yang disiarkan oleh kanal YouTube Total Politik pada hari Kamis tanggal 17 September 2026.
ADVERTISEMENT
Melalui tayangan siniar tersebut, pengamat politik Rocky Gerung memberikan analisis mendalam mengenai sejumlah fenomena krusial yang tengah terjadi di lingkaran internal pemerintahan saat ini.
Rocky Gerung menyoroti langkah agresif Joko Widodo yang kembali aktif melakukan kunjungan kerja dan blusukan ke berbagai daerah terpencil seperti Lampung hingga wilayah Nusa Tenggara Timur baru-baru ini.
Langkah turun ke lapangan secara masif itu dinilai bukan sekadar agenda seremonial biasa, melainkan sebuah strategi politik yang ditujukan seutuhnya demi memperkuat posisi tawar serta mengamankan masa depan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut draf pemaparan sang pengamat, mantan walikota Solo tersebut tengah berupaya membangun pusat pasokan energinya sendiri menyusul tidak dirasakannya dampak dukungan politik yang seimbang dari wilayah Hambalang.
Ia menilai pihak mantan kepala negara tersebut merasa perlu memastikan perlindungan hukum atas sejumlah persoalan di masa lalu, di mana instrumen utama untuk mencapainya adalah dengan mendorong sang putra menduduki kursi tertinggi.
Dinamika internal kabinet juga diuji dengan adanya riak dari publik terkait evaluasi performa program unggulan prioritas presiden serta tumbangnya sejumlah pejabat teras akibat tersangkut penegakan hukum dari pihak aparat.
Rocky Gerung membeberkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai menata ulang target strategis efisiensi anggaran pemerintah setelah opini publik serta angka kepuasan masyarakat terhadap jalannya birokrasi sempat mengalami penurunan.
Namun, ia meminta khalayak luas agar tetap rasional dan tidak terburu-buru menyimpulkan setiap simbol protokoler keistanaan sebagai tanda perpecahan terbuka di antara kedua tokoh sentral tersebut.
Pengamat senior itu juga menepis kekhawatiran komunal di media sosial terkait potensi instability berskala besar, mengingat reputasi sipil serta komitmen disiplin komando kepemimpinan nasional yang ada saat ini masih berjalan sangat solid.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
