Repelita [Jakarta] - Guru honorer, Reza Sudrajat, kembali melontarkan kritik keras terhadap protes yang dilayangkan sejumlah mitra dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait kebijakan penghentian sementara operasional saat libur sekolah.
Ia menilai respons para pengusaha dapur tersebut semakin mempertegas bahwa kepentingan bisnis jauh lebih mendominasi daripada pemenuhan hak gizi bagi para siswa.
ADVERTISEMENT
Reza berpendapat bahwa narasi keberlangsungan program kini telah bergeser menjadi ajang untuk menjaga keberlangsungan keuntungan bagi pihak pengelola dapur.
"Udah kelihatan banget, yang butuh MBG itu sebenarnya bukan pelajar, tapi mitra dan pengusaha dapur," ujar Reza, Sabtu, 20 Juni 2026.
Ia menyayangkan sikap tersebut yang seolah menempatkan nasib pelajar sebagai pihak yang dikorbankan demi kelancaran arus uang dalam ekosistem bisnis penyediaan makanan.
"Pokoknya pebisnis dapur itu di atas segala-galanya, kita mah dianggapnya cuma odong-odong," tandasnya.
Di sisi lain, DPP Gabungan Pengusaha Mitra Badan Gizi Indonesia (GAPEMBI) secara resmi menyatakan penolakan terhadap Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026.
Ketua Umum DPP GAPEMBI, Alven Stony, menilai keputusan penghentian operasional selama libur sekolah menyalahi aturan teknis yang sudah disepakati sebelumnya.
"Menolak SE Nomor 12 tanggal 17 Juni 2026 yang bertentangan dengan SK Kepala Badan Gizi Nasional atas Juknis Nomor 401.1 tanggal 29 Desember 2025," kata Alven.
Pihaknya mengklaim bahwa kebijakan tersebut berdampak masif terhadap nasib relawan, petani, hingga pelaku usaha mikro yang bergantung pada rantai pasok program.
"Relawan tidak dapat bekerja dan tidak dapat diberi honor selama libur. Supplier dirugikan sehingga hasil tani, hasil ternak, dan lain-lain akan menumpuk," imbuhnya.
GAPEMBI mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta menyediakan mekanisme transisi agar keberlangsungan pendapatan mitra tetap terjamin.
"Empat, desakan pengkajian ulang kebijakan moratorium dan dampak sistemik, baik kepada mitra, relawan, UMKM, dan stakeholder yang lain," ujar Alven menegaskan.
Meski melayangkan protes, organisasi tersebut menegaskan tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mengawal program super prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Dan menegaskan komitmen tegak lurus untuk mengawal keberlanjutan program super prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," tutupnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
