Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti tajam pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengklaim memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di peradilan tata usaha negara saat bertemu Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
Pandangan kritis tersebut disampaikan Refly Harun melalui tayangan siaran langsung di kanal YouTube Refly Harun Channel pada Selasa, 10 November 2026, menyusul keterangan pers Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai pertemuan dua setengah jam antara Presiden Prabowo dan Gibran di Kompleks Istana Kepresidenan.
Refly menilai klaim pihak Gibran tersebut tidak masuk akal dan mustahil disarankan oleh Presiden Prabowo Subianto karena secara hukum tata usaha negara tidak mungkin membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi maupun putusan Mahkamah Agung.
Menurutnya, seluruh polemik mengenai keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan serta dokumen pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 lalu telah berkekuatan hukum tetap dan meruntuhkan legitimasi posisinya sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa upaya membawa persoalan tersebut kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah langkah mengulur waktu serta bentuk kebohongan publik di tengah gelombang desakan pemakzulan maupun tuntutan pengunduran diri dari berbagai elemen masyarakat.
Oleh sebab itu, Refly mendorong agar proses ketatanegaraan dijalankan secara jujur dan konstitusional tanpa akrobat hukum yang justru memperpanjang krisis legitimasi kepemimpinan nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
