Repelita Jakarta - Pemerintah Turki memberikan bantahan keras atas tuduhan yang menyebut keterlibatannya dalam dugaan campur tangan asing pada pemilihan umum parlemen Israel atau Knesset. Ankara menegaskan tuduhan tersebut sepenuhnya tidak berdasar dan merupakan bagian dari kampanye disinformasi yang sengaja dibangun demi memanipulasi persepsi publik.
Bantahan resmi itu disampaikan oleh Pusat Pemberantasan Disinformasi (DMM) di bawah Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki pada Kamis, 29 Oktober 2026. Pernyataan tersebut dikeluarkan di tengah mencuatnya kontroversi dugaan penyaluran dana dari luar negeri untuk mendongkrak tingkat partisipasi pemilih Arab dalam pemungutan suara yang digelar Selasa, 27 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
"Tuduhan bahwa Turki mencampuri pemilu di Israel sepenuhnya tidak berdasar," demikian pernyataan resmi DMM melalui unggahan di platform media sosial NSosyal pada Kamis, 29 Oktober 2026. Lembaga tersebut meminta masyarakat umum tidak memercayai kabar menyesatkan yang disebarkan lewat sejumlah media internasional serta platform media sosial.
Polemik ini mengemuka setelah badan keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet, menggelar penyelidikan terkait dugaan arus dana asing yang digunakan memobilisasi pemilih Arab. Dalam sejumlah pemberitaan, nama Turki dan Qatar ikut terseret dan dituding sebagai sumber pendanaan tersebut.
Penyelidik dikabarkan sedang mendalami kemungkinan penyaluran dana melalui lembaga lokal serta organisasi masyarakat Arab di Israel. Meski demikian, hingga Kamis malam, 29 Oktober 2026, otoritas terkait belum merilis bukti resmi yang menunjukkan adanya tindakan melawan hukum dari pihak Ankara.
Isu ini bergulir panas lantaran perolehan suara pemilu tidak memberikan posisi mayoritas bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Lonjakan kursi yang diraih partai-partai Arab justru menempatkan mereka pada posisi krusial dalam menentukan arah koalisi pemerintahan baru.
Tuduhan terhadap Turki semakin menguat setelah putra Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, melontarkan tudingan secara terbuka di media sosial X. Yair menuduh Turki, Qatar, serta beberapa negara Arab telah menggelontorkan dana jutaan dolar demi menggulingkan ayahnya dari tampuk kekuasaan.
"Pemilu di Israel dicuri oleh Qatar, Turki, dan negara-negara Arab," tulis Yair Netanyahu melalui unggahan media sosial X yang dilaporkan pada 29 Oktober 2026. Tudingan politik tersebut disampaikan tanpa disertai bukti publik yang memperlihatkan keterlibatan langsung pemerintah negara yang bersangkutan.
Menanggapi kontroversi yang berkembang, Ketua Komite Pemilihan Umum Pusat Israel, Noam Sohlberg, resmi bersurat kepada Kepala Shin Bet David Zini pada Rabu, 28 Oktober 2026. Hakim Mahkamah Agung tersebut meminta Shin Bet mengusut tuntas dugaan pendanaan asing dan praktik suap yang berpotensi memengaruhi jalannya pemilu.
Dalam suratnya tertanggal Rabu, 28 Oktober 2026, Noam Sohlberg menyatakan telah menerima laporan terkait dugaan pengaruh tidak semestinya dari pihak luar. Namun, ia menegaskan belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut sehingga memerlukan penyelidikan menyeluruh untuk membuktikannya.
Surat resmi Noam Sohlberg tersebut sama sekali tidak menyebut nama Turki, Qatar, maupun partai politik tertentu secara spesifik. Nama kedua negara tersebut utamanya mencuat dari pernyataan para aktor politik serta laporan media setempat.
Penyelidik kini berfokus memeriksa dugaan penggunaan jasa penukaran valuta asing sebagai jalur pengiriman uang. Shin Bet menegaskan bahwa proses hukum ini berjalan secara independen berdasarkan data intelijen internal, bukan atas desakan atau klaim dari partai politik tertentu.
Badan keamanan tersebut menekankan bahwa ruang lingkup pemeriksaan bersifat terbatas dan tidak ditujukan untuk menyudutkan seluruh warga Arab yang mengandalkan hak pilih secara sah. Penyelidikan yang berjalan diyakini tidak akan mengganggu tahapan pengesahan hasil pemilu.
Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dirilis Kamis, 29 Oktober 2026, blok pendukung Netanyahu mengamankan 53 kursi dari total 120 kursi Knesset. Sementara itu, kubu oposisi pimpinan Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi, dan gabungan partai Arab meraih 19 kursi.
Pencapaian 19 kursi oleh koalisi partai Arab, yakni Joint List dan Ra'am, menjadi catatan bersejarah dalam peta politik Israel. Lonjakan ini dipicu oleh tingginya partisipasi pemilih Arab yang diperkirakan mencapai kisaran 80 persen pada pemungutan suara tersebut.
Tingginya angka partisipasi masyarakat Arab membuat posisi Netanyahu berada dalam situasi rumit untuk membentuk koalisi mayoritas 61 kursi. Partai Likud sempat melempar tuduhan adanya praktik kecurangan sistematis, namun pihak kepolisian dan penyelenggara pemilu menyatakan belum menemukan bukti yang mendukung tuduhan tersebut.
Selain Turki, pemerintah Qatar turut membantah keras tuduhan keterlibatan dalam proses pemilu Israel. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, menegaskan pada Kamis, 29 Oktober 2026, bahwa Doha tidak pernah mendanai aktivitas apa pun untuk memengaruhi hasil pemungutan suara di Israel.
Majed al-Ansari menyatakan bahwa tuduhan tersebut merupakan upaya tidak berdasar untuk menyeret Qatar ke dalam perseteruan politik domestik Israel. Pihaknya menegaskan akan tetap konsisten menjalankan peran diplomasi, mediasi, serta menyalurkan dukungan bagi masyarakat Palestina.
Hingga Jumat, 30 Oktober 2026, belum ada kesimpulan hukum resmi yang membuktikan keterlibatan pemerintah Turki maupun Qatar. Pengesahan hasil pemilu oleh Komite Pemilihan Umum Pusat dijadwalkan tetap berjalan sesuai rencana untuk diserahkan kepada Presiden Isaac Herzog.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
