Repelita Jakarta - Profesor Ferry Latuhihin, seorang pakar ekonomi, pengamat pasar modal, dan akademisi senior asal Indonesia yang dikenal dengan gaya penyampaiannya yang lugas dan nyentrik, kembali membuat prediksi mengejutkan tentang masa depan rupiah dalam analisis yang dikutip oleh Triwibowo Budi Santoso.
Setahun yang lalu, ia memprediksi nilai tukar dolar Amerika Serikat akan menembus level Rp17.000 per dolar, sebuah ramalan yang saat itu ditertawakan banyak orang.
ADVERTISEMENT
Namun kini, kenyataan berbicara lain karena rupiah sudah berada di angka lebih dari Rp17.000 per dolar Amerika.
Kini Profesor Ferry bicara lagi dan memberikan analisis yang sangat muram tentang prospek ekonomi Indonesia ke depan.
Ia memperingatkan bahwa dolar bisa naik hingga menyentuh level Rp25.000 jika keuangan negara tidak segera dibenahi secara fundamental.
“Dolar bisa ngacir ke 25.000 loh, I’m warning you,” ujarnya dengan nada peringatan yang keras.
Pemerintah saat ini mengklaim bahwa ekonomi nasional tumbuh lebih dari 5 persen secara tahunan.
Tetapi menurut analisis Ferry, angka pertumbuhan yang sesungguhnya mungkin hanya sekitar 4 persen saja.
Alasannya sangat sederhana namun mendasar, yaitu pinjaman bank kepada masyarakat dan perusahaan tidak bertambah cukup banyak dalam beberapa bulan terakhir.
Jika ekonomi benar-benar tumbuh kuat dan sehat, seharusnya pinjaman perbankan juga naik lebih cepat seiring dengan ekspansi bisnis.
Bahkan lembaga pemeringkat dunia sekelas Moody's dan Fitch sudah mulai menyatakan kekhawatiran mereka terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Kedua lembaga tersebut telah menurunkan penilaian atau rating mereka terhadap Indonesia dalam beberapa pekan terakhir.
Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini juga sedang menghadapi masalah yang cukup serius.
Di awal tahun 2026 saja, defisit atau kekurangan uang negara sudah mencapai angka Rp240 triliun hanya dalam kurun waktu tiga bulan.
Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut tanpa ada langkah perbaikan yang signifikan, defisit bisa melebihi batas aman yang ditetapkan undang-undang.
Ditambah lagi dengan harga minyak dunia yang terus melambung tinggi akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Akibatnya, subsidi bahan bakar minyak atau BBM menjadi lebih mahal dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara.
Utang pemerintah yang harus dibayar pada tahun ini juga jumlahnya sangat besar dan semakin menekan ruang fiskal yang tersedia.
Profesor Ferry kemudian menyoroti program makan bergizi gratis yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini.
Ia dengan tegas mengatakan bahwa program tersebut bukanlah investasi seperti yang ditudingkan oleh para pendukungnya.
Program itu lebih mirip dengan belanja konsumsi biasa, bukan sesuatu yang bisa membuat negara lebih maju dalam jangka panjang.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai angka yang sangat fantastis yaitu Rp335 triliun.
Padahal jika diatur dengan tepat sasaran dan tidak bocor, menurut Ferry, anggaran yang cukup hanya sekitar Rp10 triliun saja.
“Mohon dikasih tahu kepada Pak Presiden bahwa kalau program makan-makan itu dianggap investasi itu bohong besar,” kata Ferry dengan tegas.
Makan siang gratis bagi jutaan anak sekolah adalah konsumsi murni, bukan investasi produktif.
Dan konsumsi yang dibiayai oleh utang negara itu bukanlah cara membangun masa depan bangsa.
Justru sebaliknya, kebijakan semacam itu sedang memakan masa depan anak cucu kita sendiri.
Investasi sejati yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang menurut Ferry adalah infrastruktur yang kokoh.
Duit sebesar Rp300 triliun lebih sebaiknya dipakai untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat.
Misalnya untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di daerah-daerah tertinggal.
Atau untuk membuka lapangan kerja baru bagi puluhan juta angkatan kerja muda yang masih menganggur.
Serta untuk meningkatkan mutu pendidikan dan riset yang dapat menaikkan produktivitas sumber daya manusia secara signifikan.
Profesor Ferry dengan berani menyebut kebijakan anggaran yang boros seperti program makan siang gratis ini sebagai "koplaknomics".
Istilah koplaknomics merujuk pada kebijakan ekonomi yang serampangan, ultra-populis, boros anggaran, dan tidak terkelola dengan baik.
Dalam bahasa Jawa, kata koplak memiliki salah satu arti yaitu bodoh, tidak logis, atau konyol.
Di tengah semua kebijakan yang kontroversial ini, banyak orang kelas menengah yang dulu memiliki tabungan kini hampir tidak punya uang lagi.
Jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia turun drastis dari 57 juta orang menjadi hanya 47 juta orang dalam waktu singkat.
Salah satu indikator paling jelas dari kesulitan ekonomi rakyat adalah semakin ramainya kantor pegadaian di berbagai daerah.
Ketika orang mulai menggadaikan barang-barang berharganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu bukanlah pertanda ekonomi yang baik-baik saja.
Bank Indonesia sebagai otoritas moneter saat ini sedang berada dalam posisi yang sangat sulit dan dilematis.
Jika bank sentral menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas rupiah, maka ekonomi bisa semakin melemah.
Sebaliknya, jika bank sentral menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan, maka rupiah bisa semakin jatuh.
Akibatnya harga barang-barang kebutuhan pokok akan naik dan memberatkan daya beli masyarakat yang sudah tergerus.
Profesor Ferry Latuhihin juga mengkritik tajam kinerja Menteri Keuangan Purbaya dalam mengelola kebijakan fiskal negara.
Ia menilai bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan selama ini menyalahi hukum-hukum dasar ekonomi yang sudah baku.
Ia menganggap menteri keuangan saat ini tidak memahami fundamental ekonomi nasional secara mendalam.
Ketidakpahaman itu terutama terlihat dalam penanganan dana perbankan dan target pertumbuhan ekonomi yang tidak realistis.
Ferry menuding bahwa kebijakan menteri keuangan berkontribusi langsung pada pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut.
Fenomena ini oleh Profesor Ferry disebut sebagai "Purbaya effect" yang membahayakan stabilitas ekonomi nasional.
Profesor Ferry berharap pemerintah mau mendengarkan saran-saran dari para ekonom independen yang kompeten.
Pemerintah harus berani memangkas pengeluaran yang tidak perlu dan tidak produktif.
Program makan siang gratis harus segera diperbaiki tata kelolanya atau bahkan dibongkar total jika perlu.
Yang paling penting, pemerintah harus memprioritaskan hal-hal yang benar-benar bisa membuat ekonomi tumbuh kuat.
“Yang dibutuhkan bukan hanya saran, tapi keberanian untuk mendengar hal yang tidak enak didengar dan mengambil keputusan yang mungkin pahit di awal, tapi baik untuk rakyat ke depannya,” ujarnya menegaskan.
Para ekonom Indonesia selama ini sudah memberikan banyak saran yang konkret, berbasis data, dan bisa diverifikasi kebenarannya.
Saran-saran tersebut antara lain adalah rasionalisasi anggaran program makan bergizi gratis yang membengkak.
Selanjutnya perampingan kabinet yang gemuk untuk mengurangi beban birokrasi yang tidak efisien.
Memperbaiki kepastian regulasi agar investor asing tidak ragu menanamkan modalnya di Indonesia.
Memprioritaskan investasi produktif dan pendidikan yang menjadi tulang punggung kemajuan bangsa di masa depan.
Menjaga disiplin fiskal agar defisit anggaran tidak melebar dan membahayakan stabilitas makroekonomi.
Triwibowo Budi Santoso turut mengamati bahwa setiap kritik terhadap program MBG seringkali berujung pada stigmatisasi.
“Orang yang kritik MBG disebut tidak nasionalis,” demikian tulis seorang analis saham di akun media sosial Lambsaham yang dikutip oleh Triwibowo.
“Orang yang mempertanyakan kebijakan ekonomi disebut tidak mendukung presiden,” lanjut analis tersebut dalam catatan yang dihimpun Triwibowo.
“Dan siapapun yang mengutip data dari lembaga internasional seperti World Bank atau IMF bisa dengan mudah diberi label antek asing,” pungkasnya menggambarkan situasi yang mencemaskan bagi kebebasan akademik menurut pandangan Triwibowo Budi Santoso.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
