Repelita Jakarta - Pengamat hukum dan politik Muslim Arbi mendorong Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pembaruan kepemimpinan di Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam tulisannya yang bertanggal Depok, Margonda Raya, 5 Oktober 2026, Muslim Arbi terlebih dahulu menyampaikan harapan agar Tentara Nasional Indonesia senantiasa mendapat keberkahan dan mampu menjalankan tugas untuk bangsa dan negara.
ADVERTISEMENT
Muslim Arbi kemudian menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang dalam tulisannya disebut melakukan pergantian pimpinan Kepolisian Republik Indonesia.
Ia menilai perubahan tersebut dapat menjadi momentum pembenahan institusi kepolisian sekaligus upaya memperbaiki citra lembaga yang selama ini mendapat sorotan publik.
Menurut Muslim Arbi, perubahan di tubuh kepolisian juga diharapkan dapat menjadi langkah untuk mengembalikan pelaksanaan tugas institusi tersebut agar berjalan sesuai dengan konstitusi.
Setelah perubahan di kepolisian, Muslim Arbi menilai perhatian berikutnya perlu diarahkan kepada lembaga penegak hukum lainnya, khususnya Kejaksaan Agung dan KPK.
Ia berpandangan Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan pergantian pimpinan kedua institusi tersebut agar agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dapat berjalan sesuai dengan visi pemerintah.
Muslim Arbi menyampaikan bahwa sebagian publik menilai kepemimpinan KPK dan Kejaksaan saat ini masih memiliki keterkaitan dengan pemerintahan sebelumnya.
Pandangan tersebut, menurutnya, menimbulkan persepsi bahwa kedua lembaga tersebut terkadang kurang leluasa ketika berhadapan dengan kepentingan politik dan kekuasaan.
Muslim Arbi menegaskan bahwa pandangan mengenai kinerja serta independensi kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari sorotan publik yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Menurutnya, apabila Prabowo ingin memperkuat penegakan hukum sekaligus pemberantasan korupsi dan kolusi, pembenahan tidak cukup hanya dilakukan terhadap kepolisian.
Ia menilai kepemimpinan KPK dan Kejaksaan Agung juga perlu mendapat perhatian agar agenda pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif.
Muslim Arbi juga menyebut adanya anggapan di tengah masyarakat bahwa KPK dan Kejaksaan belum cukup gesit serta tegas dalam menangani persoalan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Ia menilai persepsi tersebut semakin menjadi perhatian apabila perkara yang ditangani bersinggungan dengan kepentingan politik maupun kekuasaan.
Menurut Muslim Arbi, kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kedua institusi penegak hukum tersebut.
Karena itu, ia mendorong agar momentum perubahan kepemimpinan di sejumlah lembaga penegak hukum dimanfaatkan untuk memperkuat agenda hukum pemerintahan Prabowo.
Muslim Arbi kemudian menyampaikan gagasan mengenai perlunya kepemimpinan baru di kepolisian, KPK, dan Kejaksaan Agung sebagai bagian dari upaya mengawal agenda besar pemerintahan.
Ia berharap langkah tersebut dapat mendukung tujuan pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan kedaulatan, kemakmuran, serta keadilan bagi rakyat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
